CILACAP – METROPAGINEWS.COM || Menghadiri penyerahan Surat Perintah Kerja (SPK) Proyek Anggaran Definitif Tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Cilacap,
Pj Bupati Cilacap Yunita Dyah Suminar kembali mengingatkan kepada seluruh rekanan penerima SPK agar bekerja secara profesional dengan menunjukkan mutu dan kualitas pekerjaan di lapangan.
Orang nomor satu di Kabupaten Cilacap tersebut menekankan hal itu di Aula Dinas PUPR, Senin (8/5/2023) siang kemarin.
“Kerjakan sesuai dengan spek, bisa dipertanggungjawabkan, selesai. Tunjukkan mutu dan kualitas pekerjaan,” tegas Yunita.
SPK tersebut diberikan kepada rekanan Dinas PUPR yang merupakan pemenang lelang tender 33 paket pekerjaan dari 121 paket yang ada di Dinas PUPR Cilacap.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 115 paket pekerjaan melalui sistem lelang tunggal, sedangkan sisanya 6 paket melalui e-Katalog.
“Hari ini 33 paket pekerjaan yang sudah dilakukan evaluasi. Jadi lelang tunggal ini penyedia jasanya dilihat dulu, lalu dianalisa apakah memenuhi syarat atau tidak. Kalau tidak memenuhi syarat, ya out,” ucapnya.
Menurut Yunita, nanti ada 82 lagi tanggal 21 Mei 2023 sedang proses evaluasi yang dilakukan APBJ dan PU sebatas perencanaan, agar pihaknya benar-benar bisa menentukan pemenang tender dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
Berkait e-Katalog, Yunita mengatakan bahwa prosesnya sangat bagus, cepat, dan transparan.
E-Katalog ini, katanya, dari material sampai menggelar tinggal mengklik di sistem LKPP. Prosesnya bagus, cepat, dan transparan karena memang penyedia jasanya sudah diseleksi oleh LKPP.
BACA JUGA : Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Negara Butuh Haluan
Menanggapi jika terjadi pelanggaran saat pelaksanaan di lapangan, Pj Bupati menegaskan bahwa ada sanksi yang diberikan kepada rekanan.
“Ketika melakukan pelanggaran di awal, konsultan pengawas dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memastikan apakah dia melakukan pelanggaran pada saat proses pelaksanaan. Kalau itu dilakukan, ada SP1, SP2, dan SP3, putus kontrak kemudian blacklist,” tandas Yunita.
Sementara itu, soal jalan rusak di wilayah Kabupaten Cilacap Yunita mengakui banyak mendapat laporan dari masyarakat.
Untuk itu, pihaknya akan memperbaiki secara bertahap mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Cilacap.
Data dari Dinas PUPR, Kabupaten Cilacap memiliki 587 ruas jalan kabupaten dengan panjang 1.629 kilometer.
Untuk Tahun 2021 kondisi jalan baik 67%, tahun 2022 meningkat 68%, dengan kondisi rusak berat sekitar 12%.
“Butuh 850 sekian miliar rupiah untuk seluruh Kabupaten Cilacap. Ini membutuhkam kesabaran supaya bertahap. Saya banyak sekali dapat masukan dari masyarakat terkait jalan rusak,” ujar Yunita.
Ia mengatakan, saat ini kemampuan APBD Kabupaten Cilacap belum mencukupi untuk memperbaiki seluruhnya.
Karena dari bebutuhan Rp 850 miliar baru tercover sekitar Rp 170 miliar. Untuk itu ia akan meminta bantuan pemerintah pusat.
“Saat ini kemampuan APBD kita tidak sekian banyak, tetapi saya akan berupaya ke PUPR, karena sekarang ada undang-undang baru jalan kabupaten bisa dibiayai oleh pemerintah pusat. Kalau dulu kan tidak,” katanya.
BACA JUGA : AKEN Kembali Gelar Pameran Indonesia Sustainable Procurement Expo 2023
Langkah selanjutnya yaitu pihaknya akan mengumpulkan database guna memastikan jalan yang perlu diperbaiki.
“Jalan kabupaten menjadi tanggung jawab bupati, dan jalan desa tanggung jawab kepala desa,” ucapnya.
Makanya ia minta teman PU untuk mensurvei jalan desa untuk punya database, sehingga ketika mereka mengusulkan ke APBD bisa diukur kebutuhan anggarannya. “Itu ada di bansus (bantuan khusus), nanti kita buat aturannya,” sebutnya.
Untuk APBD tahun 2023 banyak peningkatan jalan dengan rigid beton, namun pada anggaran perubahan akan diperbanyak menggunakan hotmix karena dinilai waktunya lebih singkat.
“Tahun ini banyak membangun jalan rigid beton, namun di anggaran perubahan kita akan utamakan jalan hotmix karena waktunya pendek,” tegas Pj Bupati Yunita Dyah Suminar.
(Estanto)
