Bandung – metropaginews.com || Investasi di bidang pendidikan merupakan suatu bentuk jaminan masa depan bangsa
yang lebih baik.
Memang tidak dapat secara langsung mengubah masa depan bangsa.
Tentunya hal ini merupakan proses yang membutuhkan kesabaran dan keuletan sehingga mampu menciptakan generasi penerus bangsa yang intelektual.
Pendidikan bukan hanya
sebagai sebuah bonafiditas tetapi di balik itu pendidikan menyimpan suatu kekayaan intelektual yang memiliki nilai yang tak terhingga.
Singkatnya pendidikan adalah sebagai investasi jangka panjang yang harus menjadi pilihan utama bagi bangsa dan negara.
Di negara-negara maju, pendidikan selain sebagai aspek konsumtif juga diyakini sebagai investasi modal manusia (human capital investment) dan menjadi “leading sektor” atau salah satu sektor utama.
Oleh karena perhatian pemerintah terhadap pembangunan
sektor ini sungguh-sungguh, misalnya komitmen politik anggaran sektor pendidikan tidak kalah dengan sektor lainnya, sehingga keberhasilan investasi pendidikan berkorelasi dengan
kemajuan pembangunan makronya.
Edward Sallis dalam bukunya Total Quality Management in Education berpendapat bahwa mutu ( kualitas ) tidak hanya mengandung pengertian absolut sebagaimana banyak diterapkan oleh lembaga pendidikan bahkan merupakan lahan empuk dan subur untuk
dijadikan bisnis.
Masih menurut Edward Sallis, ada 2 bidang bisnis yang tidak akan pernah
mati, dalam keadaan perang sekalipun; yaitu, pendidikan, dan kesehatan.
Orang takut bodoh, karena bodoh berakibat miskin. Begitu juga orang tidak mau sakit, maka apabila
sakit maka akan membela-belain mengobati penyakitnya demi mendapatkan kesembuhan.
Menurut UUD 1945 Pasal 31 ayat 4 Menetapkan bahwa ketentuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara harus mengalokasikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari Jumlah Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara dan pada tahun 2022, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengalokasikan anggaran sebesar 621,3 T. Jika saat ini jumlah penduduk miskin masih tinggi, maka biaya subsidi pendidikan yang dikeluarkan oleh negara tidak akan pernah dapat memenuhi keinginan seluruh masyarakat, sehingga secara otomatis tidak semua masyarakat dapat menjangkau kebutuhan pendidikan secara merata, adil, dan layak.
Berbagai upaya telah dan terus diupayakan pemerintah untuk mewujudkan pendidikan yang layak bagi seluruh masyarakat Indonesia melalui usaha pembangunan di
bidang pendidikan, yaitu dengan program KIP Kuliah.
Melansir laman resmi Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan ( Kemendikbud), pada tahun 2022 melalui Pusat Layanan
Pembiayaan Pendidikan ( Puslapdik) akan menyalurkan bantuan bagi 200.000 Mahasiswa
Penerima KIP Kuliah Merdeka, Berikut besaran dana bantuan KIP Kuliah sesuai
akreditasi prodi untuk tahun 2022:
*Prodi dengan Akreditasi A: maksimal Rp12 juta/orang/semester, *Prodi dengan
Akreditasi B: maksimal Rp4 juta/orang/semester,*Prodi dengan Akreditasi C:
maksimal Rp2,4 juta/orang/semester.
Mahasiswa penerima KIP Kuliah Merdeka juga mendapatkan bantuan biaya hidup yang akan ditransfer langsung ke rekening pribadi mahasiswa. Bantuan biaya hidup ini besarannya bervariasi tergantung wilayah
domisili mahasiswa, dengan mengacu pada hasil survei BPS terkait besaran biaya
hidup di masing-masing kabupaten/kota.
Bantuan biaya hidup KIP Kuliah Merdeka dibagi menjadi 5 klaster, yaitu Rp800 ribu/bulan, Rp950 ribu/bulan, Rp1,1 juta/bulan,
Rp1,25 juta/bulan, dan Rp1,4 juta/bulan.
Nah intisari dari tulisan penulis disini, dimana banyak perguruan tinggi swasta yang
mendapatkan keuntungan oleh program KIP ini. Setelah mendapatkan bantuan pemerintah,
apakah hanya sekedar formalitas kuliah saja atau ada unsur untuk “ mencerdaskan anak bangsa “.
Jikapun ingin mencerdaskan anak bangsa sesuai dengan tagline presiden jokowi dalam pidatonya dalam acara pelantika kedua Presiden Joko Widodo sebagai presiden ke -7
indonesia di gedung DPR/MPR, Jakarta pada hari minggu 20 oktober 2019. Kampus harus
meningkatkan mutu pendidikan dalam semua aspek, bilamana kualitas kampus sangat bagus
maka para calon mahasiswa pun tak segan memilih kampus tersebut karena dengan masuk
kampus yang punya sistem perkuliahan yang terstruktur, kemampuan mahasiswa pun akan
meningkat baik dalam hal networking, hard skill dan soft skill.
Mungkin beda halnya dengan
kampus yang hanya mencari profit saja, para mahasiswa pun akan berpikir dua kali untuk
merekomendasikan almamaternya kepada teman atau sanak saudarnya dikarenakan hal hal
yang tidak sesuai ekspestasi yang mereka alami selama menjalani proses perkuliahan.
Jangan sampai ketika pemerintah menggelontorkan triliunan rupiah untuk pemerataan pendidikan tinggi, ada oknum yang bermain demi keuntungan pribadi, memanfaatkan program beasiswa KIP Kuliah hanya dijadikan bisnis semata oleh sebagian pihak.
Maka perlu adanya transpransi anggaran dan laporan pertanggungjawaban bagi siapapun yang menerima
uang dari hasil pajak rakyat. Karena bagaimanapun pajak rakyat harus digunakan sebaik baiknya dan tepat sasaran. (*)
Penulis : Muhammad Yusuf, S.Sos., M.M.
(Dosen STIA Bagasasi Bandung)
