MALANG – METROPAGINEWS.COM || Kegaduhan politik mencuat dari acara halal bihalal Perumda Tirta Kanjuruhan. Selasa (31/3/2026).
Bukan sekadar soal desain backdrop, polemik ini menjelma menjadi isu serius tentang etika, profesionalitas, dan penghormatan terhadap struktur pemerintahan.
Dalam acara tersebut, foto Wakil Bupati Malang Hj. Lathifah Shohib justru tak terlihat. Yang terpampang hanya Bupati Malang dan Sekretaris Daerah.
Bagi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Malang, ini bukan sekadar “kelupaan” melainkan sinyal kuat adanya sikap yang dinilai tidak pantas.
Anggota DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PKB, Gus Mahrus Ali, melontarkan kecaman keras. Ia menilai insiden ini sebagai bentuk penghinaan terbuka, bukan kesalahan teknis biasa.
“Ini bukan soal tidak tahu aturan. Ini soal sikap. Dan kami melihat ini sebagai penghinaan serius terhadap PKB,” tegasnya.
Lebih jauh, Gus Mahrus mengaitkan persoalan ini dengan simbol besar Nahdlatul Ulama (NU). Ia menegaskan bahwa Wakil Bupati Malang bukan sosok biasa.
“Beliau adalah cucu para pendiri NU—KH Hasyim Asy’ari, KH Wahab Hasbullah, dan KH Bisri Syansuri. Mengabaikan beliau bukan hanya soal jabatan, tapi juga soal marwah sejarah dan kehormatan NU,” ujarnya tajam.
Pernyataan ini bukan tanpa dasar. Di Malang Raya, basis Nahdliyin dikenal kuat dan militan. Gus Mahrus bahkan menyebut jumlah Muhibbin NU mencapai ratusan ribu orang sebuah kekuatan sosial yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Dan kini, mereka merasa dilecehkan.
Sorotan pun mengarah langsung ke pucuk pimpinan Perumda Tirta Kanjuruhan, H. Syamsul Hadi. Sebagai Direktur Utama, ia dianggap gagal memastikan standar dasar protokoler dalam sebuah acara resmi.
“Ini bukan acara pribadi. Ini lembaga publik. Kalau hal sesederhana ini saja tidak beres, publik patut bertanya: ada apa dengan manajemen Tirta Kanjuruhan?” sindir Gus Mahrus.
Tak berhenti pada kritik, ancaman aksi pun mulai dilontarkan. PKB membuka opsi mobilisasi massa jika tidak ada klarifikasi dan permintaan maaf terbuka dari pihak Perumda.
“Kalau tidak ada itikad baik, kami bersama Muhibbin akan datang langsung ke kantor Tirta Kanjuruhan. Bahkan kami akan mendorong Bupati untuk mengevaluasi posisi Dirut,” tegasnya.
Sikap diam Dirut hingga berita ini ditulis justru memperkeruh suasana. Awak media mengaku telah mencoba mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp, namun tak mendapat respons. Bungkamnya pimpinan perusahaan daerah ini menimbulkan kesan abai atau bahkan meremehkan persoalan yang sudah terlanjur membesar.
Kasus ini membuka pertanyaan lebih luas: apakah ini murni kelalaian, atau ada dinamika politik yang bermain di balik layar?
Yang jelas, dalam dunia birokrasi, simbol bukan hal sepele. Menghilangkan satu figur dalam representasi resmi bukan hanya soal estetika tapi bisa dimaknai sebagai sikap politik.
Kini publik menunggu: apakah Perumda Tirta Kanjuruhan akan memilih klarifikasi dan meredam polemik, atau justru membiarkan api konflik ini membesar menjadi krisis kepercayaan?
(AZz)
Komentar Klik di Sini