KLATEN – METROPAGINEWS.COM || Lapas Kelas IIB Klaten gelar Sidang TPP virtual bersama Kanwil Dirjenpas Jateng untuk bahas usulan hak integrasi WBP; proses dilakukan secara objektif guna pastikan pemberian hak tepat sasaran.Jumat (17/7/2026)
Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Klaten melaksanakan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) terkait usulan pemberian hak integrasi bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) secara virtual bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah. Kegiatan ini menjadi bagian penting dari mekanisme pembinaan yang bertujuan memastikan proses pemberian hak integrasi berjalan secara objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
Sidang virtual tersebut diikuti oleh jajaran Tim Pengamat Pemasyarakatan Lapas Klaten yang diketuai oleh Tri Atmadjanti, serta tim dari Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Tengah yang diwakili oleh pembimbing kemasyarakatan ahli madya. Dalam pelaksanaannya, dilakukan pembahasan mendalam terhadap setiap usulan hak integrasi yang diajukan, dengan mempertimbangkan berbagai aspek krusial seperti kelengkapan administrasi, hasil evaluasi pembinaan selama masa tahanan, bukti perubahan perilaku yang positif, serta pemenuhan persyaratan substantif dan administratif sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kepala Lapas Kelas IIB Klaten, Andik Dwi Saputro, menyampaikan bahwa pelaksanaan Sidang TPP secara virtual bersama Kantor Wilayah merupakan bentuk sinergi dan penguatan fungsi pengawasan dalam proses pemberian hak integrasi.
“Melalui mekanisme ini, kami berharap setiap usulan yang diajukan telah memenuhi seluruh persyaratan sehingga hak integrasi dapat diberikan secara tepat, akuntabel, dan bertanggung jawab. Proses yang transparan ini menjadi jaminan bahwa pemberian hak integrasi benar-benar berdasarkan prestasi pembinaan dan kesediaan WBP untuk kembali beradaptasi dengan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihak Kanwil Ditjenpas Jawa Tengah juga memberikan arahan terkait pentingnya memastikan bahwa setiap WBP yang memperoleh hak integrasi telah benar-benar siap untuk menjalani proses reintegrasi sosial. Hal ini meliputi persiapan psikologis, kemampuan untuk membangun hubungan dengan keluarga dan masyarakat, serta komitmen untuk tidak mengulangi tindak pidana.
Lapas Klaten berkomitmen untuk terus melaksanakan proses pembinaan secara profesional dan berintegritas, termasuk dalam pemberian hak-hak WBP yang sesuai dengan ketentuan. Dengan adanya koordinasi yang erat bersama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Tengah, diharapkan program pembinaan dapat berjalan secara optimal dan mampu mempersiapkan setiap Warga Binaan Pemasyarakatan untuk kembali ke tengah masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik, mandiri, dan taat hukum.
Proses Sidang TPP yang terkoordinasi dengan baik menjadi jaminan bahwa hak integrasi diberikan kepada WBP yang benar-benar siap dan layak. Semoga setiap WBP yang memperoleh kesempatan ini dapat memanfaatkannya dengan baik untuk membangun kehidupan yang lebih baik di tengah masyarakat.
( Desi )
Komentar Klik di Sini