Bapas Klaten Ikuti Penyerahan LHP BPK 2025: Tekankan Komitmen Pengelolaan Keuangan Yang Akuntabel

KLATEN — METROPAGINEWS.COM || Bapas Klaten ikuti penyerahan LHP BPK Tahun 2025, tegaskan komitmen perkuat tata kelola keuangan negara yang transparan, akuntabel, dan berintegritas demi pelayanan publik berkualitas.Senin (3/8/2026)

Kepala Urusan Tata Usaha (Kaur TU) Bapas Kelas II Klaten, Eles Ronggo, didampingi bendahara, pengelola Barang Milik Negara (BMN), serta jajaran pengelola keuangan, mengikuti penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Tahun 2025 secara daring melalui kanal YouTube.

Penyerahan LHP ini merupakan tindak lanjut pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Tahun 2025 di lingkungan Kemenko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Seluruh entitas berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dalam kesempatan tersebut, ditegaskan bahwa setiap rekomendasi BPK menjadi landasan perbaikan tata kelola keuangan. Penguatan sistem pengendalian internal, pengelolaan BMN, pertanggungjawaban belanja, pengadaan barang dan jasa, serta optimalisasi PNBP menjadi prioritas untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparan, efektif, dan akuntabel.

Bapas Kelas II Klaten bertekad menjadikan hasil pemeriksaan ini sebagai momentum memperkuat budaya akuntabilitas, bukan sekadar pemenuhan kewajiban administrasi.

“LHP BPK menjadi pengingat seluruh satuan kerja untuk terus memperkuat tata kelola keuangan yang akuntabel dan berintegritas,” tegas Eles.

Melalui keikutsertaan ini, Bapas Kelas II Klaten menegaskan komitmen meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara melalui penguatan pengawasan internal, kepatuhan regulasi, dan tindak lanjut yang konsisten guna mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

Dengan diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian, Bapas Kelas II Klaten terus berkomitmen menjaga dan meningkatkan kualitas tata kelola keuangan negara yang transparan, taat aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Seluruh rekomendasi akan ditindaklanjuti secara sungguh-sungguh sebagai sarana perbaikan berkelanjutan, demi mewujudkan pengelolaan keuangan yang bersih, akuntabel, dan pada akhirnya memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.

( Desi )