MALANG – METROPAGINEWS.COM || Warga menginginkan kepastian atas hak tanah yang kini berdiri bangunan Balai Desa Sumberagung, Kecamatan Sumbermanjing Wetan. Namun, di tengah dugaan sengketa kepemilikan antara keluarga ahli waris Kasim dan Pemerintah Desa Sumberagung, pernyataan kepala desa justru memunculkan sejumlah pertanyaan baru.
Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPRD Kabupaten Malang, Rabu (11/11/2026), Kepala Desa Sumberagung, Muzayid, mengutip asas hukum Actori Incumbit Probatio, yang berarti pihak yang mengajukan dalil atau gugatan berkewajiban membuktikannya.
Ia juga mempertanyakan dokumen yang disebut sebagai Letter C, bahkan menegaskan bahwa Letter C merupakan dokumen negara dan penyalahgunaannya dapat berimplikasi pidana.
Kades turut menyampaikan bahwa kantor desa telah berdiri hampir 70 tahun. Namun, di sisi lain, ia mengakui terdapat bagian buku Letter C yang sobek atau hilang.
Pernyataan tersebut justru menyisakan pertanyaan mendasar: Jika arsip Letter C mengalami kerusakan atau kehilangan, bagaimana pemerintah desa memastikan keutuhan dan keabsahan riwayat tanah yang dijadikan dasar klaim kepemilikan?
Keanehan lain disoroti Wibi Prayoga, salah satu tim hukum pihak pemohon. Berdasarkan keterangan kepala desa, terdapat persoalan pada pencatatan Letter C, khususnya antara C 40 dan C 41B Kohir 1296. Namun, dalam laporan kepada DPMD, kepala desa justru menggunakan Letter C 41B Kohir 1296 sebagai dasar.
Wibi juga mempertanyakan sikap kepala desa yang menilai pernyataan tahun 1990 sebagai bukti yang dibuat-buat, sementara hasil musyawarah tahun 1972 yang menyebut tanah tersebut milik Kasim dinilai belum mendapatkan perhatian dan pengujian yang semestinya.
Di pihak pemohon, tanah tersebut diklaim sebagai milik keluarga Kasim yang kemudian disebut telah dibeli oleh seseorang bernama Syamsiah. Sementara pemerintah desa menyatakan tanah itu merupakan hibah dari Kartono, yang memiliki hubungan keluarga sebagai ayah angkat Kasim.
Kedua pihak sama-sama membawa dokumen berupa Akta Jual Beli (AJB), Letter C, dan surat pernyataan. Kondisi ini membuat riwayat kepemilikan tanah belum dapat dipastikan.
Anggota DPRD Kabupaten Malang, Redam, menegaskan bahwa seluruh dokumen harus diuji sebelum DPRD mengambil kesimpulan.
“Ini kan menjadi rancu karena kedua belah pihak membawa bukti-bukti. Ada yang membawa AJB, Letter C, surat pernyataan, dan lain sebagainya. Ini harus kita uji dulu,” ujarnya.
Komisi I DPRD Kabupaten Malang berencana turun langsung ke lokasi untuk mencocokkan dokumen, menelusuri batas tanah, serta menggali riwayat kepemilikannya dengan melibatkan OPD terkait dan masyarakat setempat.
Namun, persoalan ini bukan sekadar siapa yang paling lantang mengutip aturan hukum atau siapa yang paling lama menguasai bangunan. Yang jauh lebih penting adalah siapa pemilik sah tanah tersebut berdasarkan bukti dan riwayat hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Warga berhak mendapatkan kejelasan. Pemerintah desa pun berkewajiban memberikan penjelasan yang transparan, bukan sekadar berlindung di balik klaim administrasi dan sejarah berdirinya kantor desa.
Sebab, berdirinya sebuah bangunan selama puluhan tahun tidak dengan sendirinya menghapus hak kepemilikan pihak lain apabila hak tersebut memang terbukti secara hukum.
Kini, publik menunggu keberanian DPRD mengungkap fakta di balik sengketa tersebut. Apakah Letter C benar-benar menjadi dasar yang kuat, atau justru terdapat persoalan administrasi dan riwayat tanah yang selama ini belum pernah dibuka secara terang?
Jangan sampai kepastian hak warga justru tenggelam di balik dokumen yang belum teruji. (AZz)
Komentar Klik di Sini