MALANG – METROPAGINEWS.COM || Transparansi pengelolaan kawasan hutan di Kabupaten Malang kembali dipertanyakan. Rapat sinkronisasi kelembagaan LMDH Wono Asih dan KTH Wono Asih Bersinar di Aula CDK Wilayah Malang, Kamis (12/11/2026), diwarnai dugaan pelarangan wartawan melakukan peliputan.
Ironisnya, surat undangan Nomor 500.4/1015/123.6.4/2026 tertanggal 10 November 2026 secara tegas menyebut kegiatan tersebut bersifat terbuka. Namun, wartawan yang datang justru diduga tidak diperbolehkan masuk oleh Wiwin Yuliari, S.P., Penyuluh Kehutanan PNS di CDK Wilayah Malang.
Wali Kota Lumbung Informasi Rakyat (LIRA), Ferry Hamid, mengecam sikap tersebut.
“Kalau undangan resmi menyebut terbuka, mengapa wartawan justru dilarang meliput? Kalau memang tidak ada yang ditutup-tutupi, kenapa harus alergi terhadap wartawan?” tegas Ferry.
Menurutnya, persoalan ini semakin serius karena rapat membahas penataan kelembagaan dan wilayah kerja kawasan hutan seluas 247,9 hektare di Desa Kalipare, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang.
Berdasarkan berita acara rapat, kegiatan tersebut melibatkan CDK Wilayah Malang, BPS Yogyakarta, Perum Perhutani KPH Blitar, pengurus kedua lembaga, pemerintah kecamatan dan desa, serta unsur TNI-Polri.
Penataan mengacu pada SK Menteri LHK Nomor SK.10539/MENLHK-PSKUPKPS/PSL.0/12/2019 tentang Kulin KK antara LMDH Wono Asih dan KPH Blitar atas kawasan hutan produksi seluas 247,9 hektare.
Dalam kesepakatan, LMDH Wono Asih akan memproses transformasi menuju skema PPHKm. Kedua kelembagaan selanjutnya akan dilebur menjadi KTH baru sebagai calon subjek penerima persetujuan pengelolaan.
Penggarap eksisting dipastikan tetap diakomodasi dan tidak boleh dikeluarkan. Penggarap yang belum tercantum dalam SK Kulin KK juga akan diakomodasi, sedangkan anggota dengan garapan lebih dari dua hektare akan disesuaikan dengan ketentuan regulasi.
Sementara itu, KTH Wono Asih Bersinar akan dinonaktifkan melalui keputusan kepala desa setelah proses transformasi dilaksanakan.
Ferry Hamid meminta Kepala CDK Wilayah Malang dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur menjelaskan dasar dugaan pelarangan wartawan serta membuka informasi mengenai proses sinkronisasi tersebut.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan menyangkut akses pengelolaan hutan, kepastian penggarap, dan kepentingan masyarakat.
Hak pers untuk mencari dan memperoleh informasi dijamin Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Hingga berita ini diterbitkan, Sapto Yuono, S.Hut., M.M., Kepala CDK Wilayah Malang, belum berhasil dihubungi untuk dimintai klarifikasi.
Publik kini menunggu jawaban: mengapa rapat yang dinyatakan terbuka justru diduga membatasi wartawan? Siapa yang bertanggung jawab atas keputusan tersebut?
Jangan sampai kesepakatan yang diklaim sebagai penataan justru menjadi awal persoalan baru di tengah masyarakat.
Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Wiwin Yuliari, Sapto Yuono, CDK Wilayah Malang, Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Perum Perhutani KPH Blitar, serta seluruh pihak terkait. (AZz)
Komentar Klik di Sini