SURABAYA – METROPAGINEWS.COM || Dewan Pimpinan Pusat Aliansi Madura Indonesia (AMI) menyatakan akan menggelar aksi demonstrasi besar-besaran dalam waktu dekat. Aksi ini rencananya akan dilaksanakan di dua titik strategis di Kota Surabaya, yakni di depan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Jawa Timur dan Kantor DPRD Provinsi Jawa Timur.
Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap dugaan pembiaran praktik-praktik ilegal di dalam lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan (lapas/rutan) yang ada di wilayah Jawa Timur.
AMI Tuding Lapas dan Rutan Jadi Ladang Bisnis Gelap
Dalam surat resminya, AMI menyoroti dugaan kelalaian dan pembiaran oleh sejumlah pejabat lapas dan rutan, mulai dari Kalapas, KPLP, Kamtib, Karutan hingga KPR. Mereka diduga membiarkan peredaran narkotika jenis sabu-sabu dan penggunaan handphone (HP) ilegal oleh narapidana di dalam sel tahanan.
Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, bahkan menyebut kondisi beberapa lapas dan rutan di Jawa Timur sudah menyerupai “Las Vegas”— tempat bebas hukum di mana pungutan liar, penyelundupan HP, hingga transaksi narkoba diduga dibiarkan begitu saja.
“Kami mencium adanya ketidakprofesionalan petugas. Ada indikasi kuat bahwa praktik ilegal ini tidak hanya diketahui, tapi juga dilindungi oleh oknum petugas,” ujar Baihaki kepada awak media, Rabu (11/6/2025).
Tiga Tuntutan Utama AMI dalam Aksi Damai
Dalam keterangannya, Baihaki menegaskan bahwa unjuk rasa ini membawa tiga tuntutan utama:
1. Pecat dan penjarakan oknum Kalapas, KPLP, Kamtib, Karutan, dan KPR yang terbukti lalai atau terlibat praktik ilegal di dalam lapas/rutan.
2. Lakukan audit serta inspeksi mendadak (sidak) secara menyeluruh dan transparan ke seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur.
3. Libatkan lembaga pengawasan eksternal dan masyarakat sipil dalam proses reformasi sistem pemasyarakatan nasional.
Baihaki juga meminta agar Komisi III dan Komisi XIII DPR RI serta Komisi A DPRD Jawa Timur turun langsung melakukan investigasi independen terkait kasus ini.
Korupsi, Pungli, dan Narkoba di Balik Jeruji Besi
AMI menyebut bahwa selama ini mereka menerima banyak laporan dari keluarga narapidana yang mengaku harus membayar sejumlah uang untuk bisa menggunakan HP, mendapatkan makanan khusus, hingga mengakses obat-obatan terlarang.
“Kalau sistem ini dibiarkan, maka rehabilitasi tidak akan pernah terjadi. Lapas dan rutan malah menjadi pusat pelanggaran hukum yang sistematis,” tambah Baihaki.
Aksi Damai, Tapi Tegas: Ribuan Massa Akan Turun ke Jalan
Dari informasi yang dihimpun, aksi demonstrasi ini akan diikuti oleh ratusan hingga ribuan massa yang tergabung dalam jaringan Aliansi Madura Indonesia dan organisasi masyarakat sipil lainnya.
AMI memastikan bahwa aksi akan berlangsung secara damai, dengan orasi dan tuntutan yang tegas, serta mematuhi seluruh protokol keamanan. Mereka juga meminta aparat kepolisian untuk mengawal aksi ini secara profesional.
Pesan Tegas untuk Pemerintah dan Presiden
Melalui pernyataannya, AMI meminta agar Presiden Republik Indonesia tidak tutup mata terhadap situasi ini. Mereka khawatir, jika tidak ada tindakan konkret, maka kepercayaan publik terhadap institusi negara akan terus terkikis.
“Jika tidak segera ditangani, publik akan berpikir bahwa pemerintah memang membiarkan praktik-praktik kotor ini berlangsung. Kami tidak akan berhenti sebelum ada tindakan nyata,” tutup Baihaki.
Lapas Harus Jadi Tempat Rehabilitasi, Bukan Arena Bisnis Gelap
Aliansi Madura Indonesia menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap negara, melainkan panggilan moral untuk menyelamatkan marwah sistem pemasyarakatan.
Mereka ingin lembaga pemasyarakatan kembali pada fungsi dasarnya sebagai tempat rehabilitasi yang manusiawi, bukan ladang bisnis gelap yang justru memperburuk kondisi warga binaan.
Kini, masyarakat menanti: Akankah negara bertindak?
Reporter : Redho
Komentar Klik di Sini