KLATEN – METROPAGINEWS.COM || Bapas Klaten menerima kunjungan supervisi dari Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan dan menyosialisasikan KUHP baru yang akan berlaku 2 Januari 2026. Siap dengan fasilitas dan kolaborasi berbagai pihak.Jumat (12/12/25)
Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Klaten menyambut kunjungan supervisi dari Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan, Dr. Ceno Hersusetiokartiko, Bc.IP., S.H., M.H. Beliau hadir bersama Kasubdit Administrasi Pembimbingan Kemasyarakatan, Atiek Meikhurniawati, dan PK Utama Tatan Rahmawan, dengan kehadiran seluruh pegawai Bapas Klaten serta perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten, Sukoharjo, dan Wonogiri.
Kunjungan ini bertujuan melakukan supervisi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Pembimbing Kemasyarakatan (PK), khususnya dalam penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pendampingan, dan pengawasan klien. Momen ini juga dijadikan kesempatan untuk menyosialisasikan KUHP baru yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026.
Kepala Bapas Klaten, Enggelina Hukubun, menyampaikan apresiasi atas kunjungan yang menjadi penyemangat bagi pegawai. Menurutnya, kegiatan ini adalah momentum untuk mengevaluasi dan memperkuat komitmen dalam memberikan layanan terbaik. “Kami telah siap mengimplementasikan KUHP baru dengan adanya Griya Abhipraya Parahita, kamar singgah untuk klien, pos Bapas di setiap wilayah kerja, serta MoU dan Nota Kesepakatan dengan berbagai pihak,” ungkapnya.
Dalam arahannya, Direktur Pembimbingan Kemasyarakatan menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pemasyarakatan yang berorientasi profesionalisme, integritas, dan pendekatan humanis. Beliau juga menekankan kolaborasi dengan Pemerintah daerah agar pelaksanaan KUHP baru berjalan lancar.
Kegiatan diakhiri dengan diskusi dan tanya jawab untuk menyerap masukan serta mencari solusi tantangan di lapangan. Direktur juga menyempatkan diri mengunjungi angkringan yang dikelolah oleh klien Bapas Klaten dan mencicipi produk usahanya.
Dengan demikian, kunjungan supervisi ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara Bapas, Pemerintah daerah, dan pihak terkait dalam memberikan layanan pemasyarakatan yang lebih baik serta memastikan kelancaran penerapan KUHP baru nanti.
( Desi )
Komentar Klik di Sini