PEMATANG SlANTAR – || Dewan Pimpinan Pusat Komunitas Masyarakat Peduli Indonesia Baru (DPP KOMPI B) mendesak DPRD Kota Pematang Siantar segera menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait buruknya pengelolaan retribusi parkir dan persoalan kemacetan yang semakin parah.
Ketua Umum DPP KOMPI B, Henderson Silalahi, menyebut kegagalan Dinas Perhubungan (Dishub) dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir sebagai indikator bobroknya sistem yang berjalan.
“Selama bertahun-tahun, realisasi pendapatan dari sektor parkir selalu jauh dari target. Ini indikasi kuat adanya kesalahan serius dalam sistem. DPRD harus segera ambil sikap,” tegas Henderson, Minggu (18/5/2025).
PAD Parkir Dinilai Hanya Formalitas
Menurutnya, target PAD dari parkir dalam APBD tiap tahun hanya menjadi formalitas belaka. Padahal, potensi riil sektor ini diperkirakan mencapai miliaran rupiah.
“Sayangnya, yang masuk ke kas daerah sangat jauh dari potensi sebenarnya. Ini harus diselidiki lebih lanjut,” ungkapnya.
Sorotan Parkir Liar di Depan Suzuya Mall
Henderson juga menyoroti kawasan parkir liar di depan Suzuya Merdeka Mall yang menjadi salah satu biang kemacetan.
“Dishub harus segera menertibkan parkir liar di kawasan Suzuya. Keberadaannya tidak hanya mengganggu estetika kota, tetapi juga kenyamanan masyarakat,” katanya.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai bentuk pembiaran dan lemahnya pengawasan dari Dishub terhadap area vital kota.
Tuntutan Pengaktifan Kembali Terminal Tanjung Pinggir
DPP KOMPI B turut menyoroti terbengkalainya Terminal Tanjung Pinggir, yang menurutnya merupakan aset transportasi penting.
“Pemkot jangan biarkan Terminal Tanjung Pinggir jadi bangunan mati. Harus dievaluasi dan difungsikan kembali untuk mendukung sistem transportasi kota,” tegasnya.
Kemacetan di Depan Irian Mall Tak Kunjung Terselesaikan
Kemacetan yang kerap terjadi di sekitar Irian Mall juga menjadi perhatian. Henderson meminta Dishub berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sumut untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Masalah ini menyangkut kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. Sudah terlalu lama dibiarkan,” ujarnya.
Terminal Liar dan Odong-Odong Harus Ditertibkan
Selain itu, DPP KOMPI B meminta Dishub mengambil tindakan tegas terhadap keberadaan terminal-terminal liar dan odong-odong yang dinilai meresahkan.
“Keberadaan mereka melanggar aturan dan membahayakan ketertiban lalu lintas. Dishub jangan hanya jadi penonton,” seru Henderson.
Seruan Reformasi Sistem Transportasi
Sebagai penutup, Henderson menyatakan bahwa DPP KOMPI B siap mendampingi DPRD dan Pemko dalam upaya mereformasi sistem transportasi dan parkir di Pematang Siantar.
“Ini bukan sekadar soal retribusi, ini soal wajah dan masa depan kota. Jika DPRD dan Pemko tetap diam, kami akan buka posko pengaduan publik dan siap membawa persoalan ini ke ranah hukum,” pungkasnya.
(S. Hadi)
Komentar Klik di Sini