JAKARTA – METROPAGINEWS.COM || DPR RI,Didik Haryadi,Komisi XI,Edukasi,Keuanga,Literasi Keuangan Pinjaman,Online,Ilegal,Rentenir.Sabtu (10/1/2026).
Anggota Komisi XI DPR RI, Didik Haryadi, menyoroti pentingnya peran aktif pemerintah dalam memberikan edukasi keuangan secara masif dan merata kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman yang komprehensif tentang keuangan adalah senjata utama untuk melindungi masyarakat dari jeratan maut pinjaman online ilegal dan praktik rentenir yang merugikan.
Didik Haryadi mengungkapkan bahwa banyak masyarakat yang belum memahami cara mengelola keuangan secara bijak dan memanfaatkan produk pembiayaan resmi yang aman dan terpercaya. Akibatnya, mereka menjadi sasaran empuk bagi para pelaku pinjol ilegal yang menawarkan bunga tinggi dan praktik penagihan yang tidak manusiawi.
Data OJK Memprihatinkan: Literasi Keuangan di Jawa Tengah Baru Sentuh 52 Persen!
Didik Haryadi mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan di Jawa Tengah baru mencapai sekitar 52%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang membutuhkan edukasi tambahan untuk meningkatkan pemahaman tentang keuangan dan menghindari jebakan pinjol ilegal.
Edukasi Hingga Pelosok Desa: Kunci Melindungi UMKM dan Masyarakat Umum
Didik Haryadi mendorong pemerintah untuk memperluas jangkauan edukasi keuangan hingga tingkat desa. Tujuannya adalah agar pelaku usaha mikro dan masyarakat umum dapat lebih memahami produk keuangan yang aman, tepat, dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
“Edukasi keuangan harus digencarkan hingga pelosok desa agar masyarakat dapat membedakan antara produk keuangan yang legal dan ilegal. Kita harus melindungi masyarakat dari jeratan pinjaman online ilegal dan praktik rentenir yang dapat menghancurkan keuangan mereka,” tegas Didik.
Pemerintah Harus Proaktif: Jangkau Daerah yang Kurang Akses Layanan Keuangan Formal
Didik Haryadi juga menekankan bahwa pemerintah harus lebih proaktif dalam memberikan edukasi keuangan kepada masyarakat, terutama di daerah-daerah yang masih kurang akses ke layanan keuangan formal.
“Kita harus bekerja sama untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat dan melindungi mereka dari praktik-praktik yang merugikan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat untuk memberikan informasi yang benar dan membantu mereka dalam mengelola keuangan dengan bijak,” pungkasnya.
( Desi )
Komentar Klik di Sini