SIDOARJO – METROPAGINEWS.COM || Belum genap setahun menjabat, hubungan Bupati Sidoarjo Subandi dengan Wakil Bupati Mimik Idayana kembali jadi sorotan publik. Aroma disharmoni keduanya kian terasa, bahkan memicu spekulasi retaknya soliditas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.
Terbaru, Wakil Bupati Mimik berencana melaporkan Bupati Subandi ke Kementerian Dalam Negeri terkait mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai tidak sesuai aturan.
Situasi panas ini menuai respons dari Tokoh Pemuda Sidoarjo, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA, yang juga Ketua Harian YALPK Group sekaligus Founder Lembaga Bantuan Hukum Subang Larang. Ia menegaskan, konflik personal antar-pimpinan daerah telah merugikan masyarakat.
“Sudahi ego masing-masing, rakyat butuh pemimpin yang bekerja, bukan bertikai. Jangan jadikan birokrasi sebagai korban perebutan pengaruh,” tegas Bramada.
Konflik Kepemimpinan yang Menggerus Sistem
Friksi antara Bupati dan Wakil Bupati bukanlah isu baru. Sejak awal masa jabatan, ketegangan sudah terlihat dan kini berkembang menjadi konflik terbuka. Beberapa keputusan strategis, seperti rotasi pejabat, program prioritas, hingga pengelolaan anggaran, disebut kerap diambil sepihak tanpa koordinasi.
Kondisi ini menciptakan suasana birokrasi yang tidak kondusif. ASN terjebak dalam kebingungan arah komando, sementara pelayanan publik ikut terdampak oleh tarik-menarik kekuasaan.
Transparansi dan Akuntabilitas Melemah
Prinsip tata kelola pemerintahan yang baik — transparansi dan akuntabilitas — kini menjadi korban. Banyak kebijakan tidak tersosialisasi dengan baik, minim partisipasi publik, bahkan tidak jelas landasan formalnya.
Ketiadaan sinergi antarpimpinan memperlemah akuntabilitas. Publik kesulitan meminta pertanggungjawaban atas kebijakan yang dijalankan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah terus menurun.
Solusi Struktural Dibutuhkan
Bramada menilai konflik ini tidak bisa lagi dianggap sekadar persoalan personal. Ia mencerminkan kelemahan sistem politik lokal, di mana pasangan kepala daerah dipilih dalam satu paket, meski tidak selalu memiliki visi dan etos kerja yang sama.
Menurutnya, DPRD harus lebih aktif memainkan peran mediasi dan pengawasan, sementara Kementerian Dalam Negeri tidak boleh tinggal diam. Media dan masyarakat sipil pun perlu terus mendorong transparansi dan partisipasi publik.
Kesimpulan
Konflik Subandi–Mimik menjadi peringatan serius bagaimana hubungan personal yang buruk dapat melumpuhkan tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan publik atas pemerintahan yang bersih dan responsif, pertikaian internal justru memperlihatkan wajah buruk birokrasi.
“Pemerintah bukan panggung adu pengaruh, melainkan alat untuk melayani rakyat. Jika pemimpinnya sibuk bertikai, maka yang paling dirugikan adalah masyarakat Sidoarjo,” tutup Bramada.
(Redho)
Komentar Klik di Sini