JAKARTA – METROPAGINEWS.COM || Forum Membangun Desa (Formades) mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh program Makanan Bergizi Gratis (MBG) menyusul laporan dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) yang mencatat 8.649 anak mengalami keracunan hingga September 2025. Desakan ini muncul di tengah kekhawatiran publik yang meningkat terkait keamanan dan efektivitas program tersebut.
Minggu (5/10).
Ketua Bidang Litbang dan Inovasi DPP Formades, Yoseph Heriyanto, menekankan bahwa kasus keracunan ini tidak boleh direduksi menjadi sekadar angka statistik. “Persoalan keracunan MBG bukan persoalan angka, melainkan persoalan nyawa manusia. Negara tidak boleh mengabaikan hak anak untuk mendapatkan jaminan kesehatan hanya karena melihat masalah ini sebagai angka matematis,” tegasnya dalam pernyataannya.
Sejumlah pakar kesehatan dan pendidikan juga turut menyuarakan keprihatinan mereka. Dr. Sri Rahmawati, ahli gizi dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa kasus keracunan massal ini mengindikasikan adanya cacat sistemik dalam rantai pasok dan kontrol kualitas makanan. “Ini adalah alarm bagi kita semua bahwa ada yang salah dalam proses penyediaan makanan bergizi untuk anak-anak kita,” ujarnya.
Prof. Bambang Suyanto, pakar kebijakan publik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menambahkan bahwa negara seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi dalam program kesehatan anak. “Kesehatan anak adalah investasi jangka panjang bagi bangsa. Negara seharusnya tidak berhitung untung-rugi dalam hal ini,” paparnya.
Sebagai solusi alternatif, Formades menawarkan model pengelolaan MBG yang lebih terdesentralisasi. Mereka mengusulkan agar pengelolaan program diserahkan kepada sekolah masing-masing, dengan melibatkan komite sekolah dan pengusaha lokal. Model ini diharapkan dapat meningkatkan kontrol kualitas dan transparansi. “Dengan memberikan tanggung jawab kepada pihak sekolah, kita dapat memastikan bahwa makanan yang diberikan benar-benar aman dan bergizi,” jelas Yoseph.
Selain itu, Formades juga mendorong adanya audit terbuka dan pengawasan berlapis yang melibatkan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Dinas Kesehatan, serta lembaga independen. “Kita bicara soal nyawa anak bangsa. Negara wajib memastikan tidak ada lagi korban dari program yang seharusnya menyehatkan,” pungkasnya.
(Desi)
Komentar Klik di Sini