TEMANGGUNG – METROPAGINEWS.COM ||
Pembangunan Koperasi Desa Merah Putih Kaloran Temanggung dipastikan telah sesuai prosedur dan keputusan bersama hasil musyawarah desa. Dandim menegaskan sah secara aturan, ada dugaan provokasi oknum, serta himbauan agar masyarakat bijak sampaikan informasi.Rabu ( 27/5/2026)
Pembangunan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung, berjalan sesuai rencana yang telah disepakati bersama. Meskipun beberapa informasi beredar di masyarakat terkait lokasi pembangunan dan menimbulkan tanggapan beragam, pihak terkait menegaskan bahwa seluruh proses telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku.
Letnan Kolonel Infantri Hermawan Adi Nugroho dengan tegas menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan KDMP telah sesuai prosedur dan ketentuan yang ada. Pernyataan ini disampaikan untuk meluruskan segala informasi yang belum sesuai fakta yang beredar di tengah masyarakat. “Pembangunan KDMP tersebut sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
DOKUMEN MUSDES: KEPUTUSAN DISEPAKATI SEJAK DESEMBER 2025
Berdasarkan dokumen resmi Berita Acara Musyawarah Desa (Musdes) tertanggal 3 Desember 2025, rencana pendirian koperasi ini telah dibahas secara mendalam dan disepakati bersama oleh seluruh unsur terkait. Musyawarah tersebut dihadiri oleh Kepala Desa, perangkat desa, BPD, LPMD, Bumdes, hingga pengurus koperasi sebagai perwakilan warga.
Dalam keputusan musyawarah tersebut, ditetapkan dua opsi lokasi, salah satunya di Tanah Lapang Desa Kaloran dengan rencana penyesuaian atau penggeseran jalur jalan kabupaten. “Perubahan atau penggeseran jalur jalan yang dimaksud sebenarnya hanya berjarak sangat sedikit, tidak sampai mengganggu kelancaran akses, dan sama sekali tidak merugikan kepentingan umum,” jelasnya.
Proses pembangunan telah berjalan lancar dan bangunan telah mencapai tahap setengah jadi sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan sebelumnya.
DIKUATKAN DUGAAN OKNUM MEMPROVOKASI MASYARAKAT
Kondisi yang terjadi belakangan ini memunculkan pertanyaan mengapa baru muncul tanggapan atau pandangan berbeda, padahal keputusan telah disepakati sejak awal dan pembangunan sudah berjalan cukup jauh. Hal ini semakin menguatkan dugaan adanya pihak atau oknum tertentu yang sengaja memprovokasi dan menyebarkan informasi yang tidak sesuai fakta di tengah masyarakat.
“Jika ditinjau dari aturan dan keputusan musyawarah, segala sesuatunya sudah disepakati bersama secara sah, terbuka, dan transparan,” ujarnya. Keputusan lokasi dan rencana penyesuaian jalan adalah hasil kesepakatan bersama yang seharusnya telah diketahui dan disetujui oleh perwakilan masyarakat saat musyawarah berlangsung.
Informasi yang berkembang belakangan ini dinilai lebih didasari berita yang belum tentu benar akibat hasutan pihak tertentu yang ingin mencari keuntungan atau sekadar menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.
DIMINTAKAN MASYARAKAT BERSIKAP BIJAK DAN TIDAK MUDAH TERHASUT
Menutup penjelasannya, Letnan Kolonel Infantri Hermawan Adi Nugroho menyampaikan himbauan agar seluruh masyarakat dapat bersikap bijak dan arif dalam menyikapi situasi ini. Ia mengingatkan agar tidak mudah terhasut atau percaya begitu saja pada informasi sepihak yang belum jelas kebenarannya, apalagi yang bertujuan memecah belah persatuan warga.
“Saya mengimbau seluruh masyarakat untuk tetap tenang, objektif, dan cermat dalam menerima setiap informasi. Mari kita selalu cek kebenaran fakta dan dokumen yang ada, jangan mudah diprovokasi oleh oknum tertentu yang justru ingin menghambat kemajuan pembangunan desa kita. Mari kita jaga kerukunan dan bersama-sama dukung program yang nyata untuk kesejahteraan warga,” pungkasnya.
( Desi )
Komentar Klik di Sini