OPINI – METROPAGINEWS.COM || Di Tengah guncatan senjata yang terjadi 27 oktober 2023 di gaza yang di lakukan israel membuat negara lain menjadi prihatin kepada masayarakat gaza tetapi, disisi lain ada negara yang mendukung negara isreal untuk mempertahankan negaranya. Ini yang membuat permasalah sosial ynag terjadi dari berbagai negara. “gencatan senjata untuk kemanusian segera, bertahan lama, dan berkelanjutan” antara pasukan Israel dan milisi Hamas.
Pada 27 Oktober juga, Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi yang menyerukan “gencatan senjata untuk kemanusian segera, bertahan lama, dan berkelanjutan” antara pasukan Israel dan milisi Hamas. Resolusi tidak mengikat yang diajukan oleh Yordania telah disepakati dengan rincian 120 suara setuju, 14 menentang, dan 45 abstain. Menteri Luar Negeri Israel, Eli Cohen, menyebut resolusi PBB itau “tercela”.
Adapun Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak seruan gencatan senjata, dengan alasan bahwa menghentikan operasi saat ini berarti “menyerah” kepada Hamas. Sejak saat itu, beberapa negara telah meningkatkan kritik mereka terhadap Israel. Beberapa negara lainnya bahkan telah memanggil pulang duta besar atau memutuskan hubungan diplomatik. Amerika Serikat, yang memberikan suara menentang resolusi gencatan senjata, telah melunakkan posisinya melalui Presiden Joe Biden yang menyerukan “jeda” dalam pertempuran.
Berikut ini adalah apa yang dikatakan oleh negara-negara di seluruh dunia mengenai pertikaian Israel-Hamas, dan bagaimana mereka memberikan suara di PBB.
Perlu dicatat bahwa ini adalah pandangan pemerintah, yang mungkin berbeda secara signifikan dengan sentimen publik di berbagai negara. Banyak pemerintah di negara Barat menyatakan mendukung Israel sejak pertikaian dimulai.
Namun Ketika beberapa negara juga melihat Kembali prihal Negara israel yang menyerang secara tidak manusiawi maka dari situ juga terjadi kontroversi atau pergulatan besar yang terjadi dalam beberapa negara tersebut ada juga beberapa negara yang sangat bertolak belakang dengan Masyarakat negaranya prihal dukungan mereka terhadap isreal atau palestina ini lah yang menjadi tolak ukur dari berbagai kalayak ramai bahwa dukungan yang bebeda yang akan membuat masalah sosial yang terjadi misalnya demo dari Masyarakat sebagai bentuk partisipasi meskipun tidak turun langsung setidaknya mereka menyerukan suara mereka.
Memang demo sebagai media bagi Masyarakat namun yang menjadi masalah Ketika demo terus berlangsung namun tidak di gubris oleh pemerintah ini yang membuat Masyarakat marah dan membuat kekacauan sepertih merusak fasilitas umum inilah yang menjadi masalah sosial bagi Masyarakat atau pemerintah yang merasa dirugikan.
Ada beberapa negara yang merasa sepertih ini contohnya London, Sepuluh ribu orang berkumpul di London dalam beberapa pekan terakhir. Mereka menyerukan gencatan senjata di Gaza. Perdana Menteri Kanada dan Inggris juga memberi dukungan terhadap “hak Israel mempertahankan diri” dalam reaksi awal terhadap konflik tersebut. Namun, kedua negara tersebut abstain dalam pemungutan suara di Majelis Umum PBB.
Puluhan ribu pengunjuk rasa pro-Palestina berunjuk rasa di pusat kota London dalam beberapa pekan terakhir, menuntut gencatan senjata dalam pertikaian Israel-Hamas.
Uni Eropa mengutuk “dengan sekeras-kerasnya serangan yang dilakukan oleh Hamas”, dan menekankan solidaritas terhadap Israel. Namun berbagai anggota Uni Eropa mengungkapkan perbedaan pendapat mengenai gencatan senjata. Jerman dan Italia, yang mendukung hak Israel untuk mempertahankan diri, abstain dalam pemungutan suara di PBB. Negara-negara lain seperti Spanyol dan Prancis memberikan suara setuju.
Selain itu juga timur tengah Sebagian besar negara Timur Tengah memberikan suara mendukung resolusi PBB, dan banyak yang mengecam keras operasi militer Israel. Uni Emirat Arab dan Bahrain, yang menormalkan hubungan dengan Israel melalui Perjanjian Abraham, pada awalnya mengutuk serangan Hamas. Namun, pekan lalu Bahrain menarik duta besarnya dari Israel, lalu duta besar Israel di Manama meninggalkan negara tersebut. Yordania juga menarik pulang duta besarnya di Israel, dan menuduhnya telah menciptakan “bencana kemanusiaan yang belum pernah terjadi sebelumnya”.
Selain juga ada negara India yang merupakan salah satu negara yang abstain dalam pemungutan suara pada resolusi PBB. Sikap ini dikritik partai-partai oposisi sebagai sesuatu yang “mengherankan”. Pada tahun-tahun awal kemerdekaannya, India memiliki hubungan yang erat dengan Palestina dan kebijakan resminya adalah mendukung solusi dua negara. Namun sejak pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri, Narendra Modi berkuasa, India semakin memperkuat hubungan dengan Israel.
Dalam pernyataan awalnya setelah serangan Hamas pada tanggal 7 Oktober, Modi mengatakan: “Rakyat India berdiri teguh bersama Israel di saat yang sulit ini. India dengan kuat dan tegas mengutuk terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya.” Pakistan, yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, pada awalnya mengambil sikap yang hati-hati, ketika Presiden Arif Alvi menyerukan “pengendalian maksimum untuk mencegah pertumpahan darah lebih lanjut, dan hilangnya nyawa manusia”. “Situasi ini membutuhkan gencatan senjata segera,” dia mengunggah di X.
Namun, setelah pengeboman kamp pengungsi Jabalia di Gaza pada tanggal 1 November, posisi Pakistan mengeras, dengan Kemenlu Pakistan mengutuk apa yang disebutnya sebagai “serangan biadab Israel”.
Oleh : Siswi SMAK SMINARI ST YOHANES PAULUS II LABUAN BAJO