KARANGANYAR – METROPAGINEWS.COM || Keluhan mengenai minimnya bantuan pemerintah dan dugaan politisasi dalam penyaluran program pertanian kembali muncul dari para petani di Kabupaten Karanganyar.
Sejumlah petani menilai bantuan yang dijanjikan tidak pernah benar-benar menyentuh mereka, terutama petani kecil yang paling membutuhkan dukungan.
Sukardi (45), petani asal Jumapolo menegaskan bahwa petani kini lebih banyak bekerja dengan mengandalkan kemampuan sendiri tanpa berharap banyak pada pemerintah.
“Untuk para petani, jangan berharap bantuan dari pemerintah. Tetaplah bekerja seperti biasanya, karena pendahulu kita telah mengajarkan cara bercocok tanam secara mandiri,” ujarnya.
Menurut Sukardi, jerih payah petani untuk memenuhi kebutuhan pangan tidak sebanding dengan perhatian yang diberikan pemerintah. Ia menilai berbagai program bantuan pertanian yang digembar-gemborkan belum benar-benar dirasakan oleh petani secara merata.
“Bantuan dari pemerintah? Nihil, kami dijanjikan mesin chopper saja sampai sekarang belum turun,” ucap Sukardi.
Ia mengungkapkan bahwa penyaluran bantuan di tingkat daerah sering kali dipolitisasi.
“Semua dipolitisasi—bantuan lewat partai, lewat anggota dewan, lewat orangnya Bupati. Lantas apa fungsinya dinas-dinas itu?,” ungkapnya.
Ketua Harian Serikat Tani Bumi Intanpari (SERTA BUMI) Karanganyar, Sumarno, menguatkan pernyataan tersebut. Ia menyebut bahwa praktik politisasi bantuan masih terjadi dan merugikan petani kecil.
“Masih banyak bantuan ke petani yang dijadikan komoditas politik. Hal seperti ini sangat merugikan petani yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya saat ditemui di sekertariat, Kamis 11/12/2025.
Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dan transparansi pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan, khususnya bantuan alat dan sarana produksi pertanian.
Sumarno juga menyampaikan bahwa dalam waktu dekat SERTA BUMI akan menggelar Rapat Umum Petani di Karanganyar dengan menghadirkan kelompok-kelompok tani dari 17 kecamatan.
Salah satu materi yang akan diangkat dalam Rapat Umum Petani adalah evaluasi terhadap kinerja pemerintah selama ini dan mereka akan mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyaluran bantuan ke petani.
“Dalam waktu dekat kami akan mengadakan Rapat Umum Petani, salah satu materinya adalah meminta pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap penyaluran bantuan terhadap petani,” ujarnya.
Selain itu, ia menghimbau kepada seluruh petani yang tergabung dalam SERTA BUMI serta jaringan organisasi masyarakat sipil di Karanganyar untuk lebih aktif memantau program pemerintah agar pelaksanaannya tepat sasaran.
“Pengawasan dari masyarakat sangat penting. Kami mengajak semua petani dan organisasi masyarakat sipil untuk lebih aktif mengawasi bantuan dan program pemerintah,” pungkasnya.
(Desi/Ysp)
Komentar Klik di Sini