BerandaDaerahPolsek Koja Tangkap Lima Orang Pembuat SIM dan KTP Palsu

Polsek Koja Tangkap Lima Orang Pembuat SIM dan KTP Palsu

JAKARTA – METROPAGINEWS.COM || Polsek Koja membongkar praktik produksi Surat Izin Mengemudi (SIM) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) palsu di sebuah rumah kontrakan di Kampung Mangga, Kelurahan Tugu Selatan, Koja, Jakarta Utara. Dalam penggerebekan tersebut, polisi menangkap lima orang pelaku dan menyita ratusan dokumen yang diduga palsu beserta peralatan produksinya.

 

Kapolsek Koja Kompol Andry Suharto mengatakan, pengungkapan kasus tersebut berawal dari laporan masyarakat mengenai aktivitas mencurigakan di rumah kontrakan yang kerap didatangi sejumlah orang. Menindaklanjuti informasi itu, petugas Reskrim melakukan penyelidikan hingga akhirnya menemukan aktivitas pembuatan SIM dan KTP palsu pada Minggu (08/11/2026) sekitar pukul 01.00 WIB.

“Dari lokasi tersebut, kami mengamankan lima orang pelaku, yakni RK, FFD, R, SS, dan YPW. Sementara satu orang berinisial NNG yang diduga berperan mengajari para pelaku masih dalam daftar pencarian orang (DPO),” kata Kompol Andry Suharto, dalam ungkap Kasus di Mapolsek Koja,pada senin (09/11/2026).

Menurut Andry, para pelaku telah menjalankan bisnis ilegal tersebut selama kurang lebih empat bulan. Mereka menawarkan jasa pembuatan dokumen melalui Facebook dan grup WhatsApp.

Polsek Koja Tangkap Lima Orang Pembuat SIM dan KTP Palsu

BACA JUGA : Sinergi Ekosistem Online Delanggu merayakan 5 tahun kebersamaan komunitas Ojol gabungan Delanggu Free Rider

“Konsumen berasal dari luar Jakarta. Tarif yang dipatok sebesar Rp600.000 untuk SIM dan Rp400.000 untuk KTP. Pesanan kemudian dicetak dan dikirim menggunakan jasa ekspedisi.” Ujar Andry.

Dalam penggerebekan itu, polisi menyita 129 SIM, 12 KTP, delapan telepon genggam, dua printer, satu CPU, mesin laminating, alat pemotong kartu, tinta, serta bahan PVC. Polisi juga menemukan dokumen yang telah dikemas untuk dikirim ke sejumlah daerah.

Andry menegaskan, kelima tersangka telah diamankan untuk menjalani proses hukum. Mereka dijerat Pasal 96 dan Pasal 96A UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan/atau Pasal 391 ayat (1) juncto Pasal 20 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Ancaman Hukuman maksimal 10 tahun penjara atau denda Rp1 miliar.” Tutur Kompol Andry.

(Tjip)

Komentar Klik di Sini