CILACAP – METROPAGINEWS.COM || Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cilacap, khususnya penandatanganan terkait APBD Perubahan, Senin (30/9/2024) siang.
Terlebih mengenai usulan hibah pengadaan kendaraan bermotor untuk para kepala desa dan perangkatnya.
“Dulu, di APBD Perubahan kan memang ada (usulan pengadaan hibah kendaraan bermotor),” kata Wakil Ketua sementara DPRD yang juga pemimpin sidang, Syaiful Musta’in.
Namun, setelah dibahas oleh tim pembahas dari Anggota DPRD terhadap APBD 2024 dipandang perlu banyak kebutuhan yang jauh lebih urgent dan dibutuhkan oleh masyarakat, usulan tersebut tidak dibahas atau ditunda.
“Termasuk pada waktu paripurna sebelum ini, yaitu pandangan-pandangan fraksi, dan sebagian besar fraksi menyatakan untuk pengadaan hibah kendaraan bermotor itu untuk dievaluasi atau ditunda pengadaannya, yang pada waktu itu diusulkan oleh Fraksi Partai Gerindra,” imbuh Syaiful.
Dalam pandangan akhir fraksi, ada pendapat akhir fraksi. Akhirnya seluruh fraksi mengatakan untuk pengadaan kendaraan bermotor ditunda. “Ini putusan kita bersama,” ucapnya.
Sementara menurut Ketua DPRD Kabupaten Cilacap, H Taufik Nurhidayat, DPRD betul-betul mendengar aspirasi dari masyarakat terkait dengan kebijakan APBD Perubahan. Jadi tidak ada yang istimewa, katanya.
Tarik-menarik terkait soal motor disinyalir ada kepentingan. Sehingga aroma itu yang dinilai untuk menariknya dan menundanya.
“Kalau tarik-menarik, itu enggak kok, semua proses,” tandas Taufik.
Jadi, ujarnya, proses itu ada kesepakatan UAPPAS, ada penyampaian RAPBD, di mana fraksi-fraksi DPRD melaksanakan tanggapan fraksi-fraksi.
Kemudian dibahas dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Badan Anggaran (Banggar). Karena Banggar belum ada, sesuai SE Mendagri, ada tim anggaran dari kita, dibahas, bukan tarik-menarik, tapi didiskusikan yang terbaik.
Ternyata, di dalam diskusi itu ditemukan bahwa RKPD 2024 ada 6 indikator belum tercapai, capaian targetnya belum memenuhi.
Logika perubahan, anggaran itu ada sisa lebih pagu anggaran (SILPA).
“Maka, apabila muncul hibah, yang wajib saja sini, targetnya belum terpenuhi. Mumpung ada Silpa, maka tidak untuk ini saja, dibahas bersama, kemudian disepakati bersama sehingga Rp6,7 miliar ini dialihkan untuk pencapaian target dari 6 indikator tersebut,” demikian Taufik.
Lalu, bagaimana nasib kendaraan bermotor? Taufik menjawab, pertama, apa ada aroma kepentingan? “Mungkin tidak. Tetapi karena ini suasana Pilkada, semua hal bisa berakibat, jangan-jangan… jangan-jangan…,” tutur Taufik di Gedung DPRD Cilacap.
Usulan tersebut, jika belum dilaksanakan hari ini juga tidak masalah.
Hal lain yaitu nilai motornya itu Vario, dengan cc-nya 125. “Maka apabila ini peruntukannya untuk kepala desa, ini desanya pegunungan kayaknya belum memenuhi standar,” kata Taufik lagi.
“Sehingga, kita dan TAPD sepakat ditunda 2025 dan kita kasih masukan, bukan hanya saya. Teman-teman di DPRD memberi masukan, coba jangan 125 cc-nya, tapi lebih tinggi cc-nya, NMAX atau apa membantu dalam penarikan PBB ini di desa-desa tidak menjadi kendala gara-gara sudah pengadaan kendaraan bermotor, dan ternyata kurang bermanfaat, kurang berguna bila di tengah alam di desa, seperti Cipari,” terangnya.
Enam indikator itu diantaranya alat untuk perekaman e-KTP, PAM jaringan seperti Ujunggagak sangat butuh sekali air bersih, termasuk beberapa hal yang dibutuhkan betul.
Uang yang tidak banyak ini. Ini hasil pembahasan 2 pihak, bukan 1 pihak dan ternyata pada saat pandangan umum fraksi, ada Fraksi Gerindra tidak sepakat dengan pengalihan itu, tapi yang lain sepakat.
Tetapi pendapat akhir fraksi itu sepakat semua untuk dialihkan, ditunda di 2025.
“Kalau buat motor juga untuk rakyat, para kades dan perangkatnya membutuhkan itu untuk membantu mempercepat penagihan-penagihan di PBB,” ungkapnya.
Tapi ada yang lebih prioritas yang dibahas bersama dan kalau ada aroma-aroma itu, ada atau tidak, kita berusaha sebijak mungkin.
Jangan sampai Pilkada perhelatannya ini menyisakan, menang gara-gara itu atau kalah gara-gara itu.
“Maka dari itu, saya yakin RKPD juga luar biasa, tim anggaran Pemkab luar biasa, DPRD yang kuar biasa. Disamping anggaran ini memaksimalkan target yang belum tercapai, 6 indikator. Penciptaan Pilkada yang kondusif, Pilkada yang nanti ffairplay,” tegas Taufik.
Masyarakat percaya saja, kami legislasi anggaran di dalam fungsinya dalam budgeting, kita akan kontrol.
“Jadi pelantikan yang periode 2024-2029 ini saya melihat ada semangatnya untuk melaksanakan tugas kewajiban controlling, budgeting. Ini luar biasa bagi teman-teman. Saya yakin, 5 tahun APBD kita, siapapun bupatinya, DPRD akan bekerja maksimal mengawal anggaran yang notabene uangnya rakyat. Kembalikan ke rakyat, supaya memaksimalkan rakyat mendapatkan kuenya,” tutup Taufik.
Reporter: Estanto
