SURAKARTA – METROPNEWS.COM || Krisis Keraton Surakarta memanas SK Menteri Kebudayaan picu konflik, kubu Purboyo ancam gugat ke PTUN jika keberatan tak digubris.Senin (19/1/2026)
Krisis berkepanjangan di Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat kembali mencuat ke permukaan, ditandai dengan insiden penguncian pintu gerbang dan ketegangan internal saat penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Kebudayaan pada Minggu (18/1).Peristiwa ini menjadi babak baru dalam perseteruan antara kubu Pakubuwono (PB) XIV (Mangkubumi) dan PB XIV (Purboyo), menambah daftar panjang konflik yang melanda keraton bersejarah ini.
Sebelum kedatangan Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, bersama Walikota Surakarta, Respati Ardi, situasi di Keraton Kasunanan Surakarta sudah memanas. Pihak Purboyo melakukan aksi penguncian pintu, memicu kericuhan saat upaya pembukaan pintu Wiwara Kenya. Perseteruan ini berakar dari perbedaan pandangan mengenai legitimasi kepemimpinan di keraton.
KPH Edy Wirabhumi, Ketua Eksekutif LDA, menjelaskan bahwa kedatangan Menteri Kebudayaan bertujuan menyerahkan SK yang menunjuk KGPH Tedjowulan sebagai pelaksana pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya nasional Keraton Surakarta. Namun, penjelasan ini tidak mampu meredam gejolak di kalangan kubu Purboyo.
“SK ini merupakan upaya pemerintah untuk turut serta melestarikan dan mengembangkan Keraton Surakarta sebagai bagian dari warisan budaya bangsa. Kami berharap dengan penunjukan ini, Keraton Surakarta dapat semakin maju dan berkembang,” ujar KPH Edy Wirabhumi.
Protes Keras dan Ancaman Gugatan Hukum: Kubu Purboyo Merasa Dikesampingkan
Di tengah acara penyerahan SK, GKR Panembahan Rumbai Kusuma Dewayani, mewakili kubu PB XIV Purboyo, melakukan aksi protes keras. Ia menyayangkan kegiatan yang dilakukan di dalam keraton tanpa melibatkan pihak Purboyo. Menurutnya, keputusan Menteri Kebudayaan tidak melalui proses yang adil dan transparan.
“Kami merasa dikesampingkan dan tidak dihargai. *Keputusan ini tidak mempertimbangkan aspirasi kami sebagai bagian dari keluarga besar Keraton Kasunanan Surakarta. Jika surat keberatan kami tidak ditanggapi, kami siap menempuh jalur hukum melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN),” tegas GKR Timoer Rumbai.
Pihak PB XIV Purboyo telah menunjuk kuasa hukum untuk mempersiapkan langkah hukum lebih lanjut. Mereka bertekad untuk memperjuangkan keadilan dan memastikan bahwa keputusan negara tetap menghormati tata adat, sejarah, dan kedudukan Keraton Kasunanan Surakarta.
Pemerintah Berusaha Menenangkan Situasi: SK untuk Kemajuan Kebudayaan
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menjelaskan bahwa SK tersebut sebenarnya telah diserahkan langsung kepada Tedjowulan di Jakarta beberapa waktu lalu. Agenda di Keraton Solo kali ini merupakan wilujengan dan doa bersama agar keraton semakin baik dan kondusif.
“Penunjukan Tedjowulan sebagai penanggung jawab bukan keputusan sepihak. Kami telah melaksanakan rapat bersama dengan lembaga terkait dan bersepakat untuk menunjuk penanggung jawab demi terjaganya keraton yang bersejarah ini,” ungkap Fadli Zon.
Namun demikian, penjelasan pemerintah belum mampu meredakan ketegangan antara kedua kubu. Konflik internal di Keraton Kasunanan Surakarta masih terus berlanjut, menimbulkan kekhawatiran akan kelestarian warisan budaya dan keharmonisan masyarakat.
( Desi )
Komentar Klik di Sini