LUBUKLINGGAU – METROPAGINEWS.COM || Masa depan SMA Negeri 7 Kota Lubuklinggau menjadi perhatian serius dalam Reses Masa Sidang III DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang digelar di halaman SMKN 1 Lubuklinggau, Senin (25/8/2025). Kemenag
Kepala SMAN 7, Agustunizar, S.Pd, M.Pd, secara terbuka menyampaikan keluhan bahwa sekolah yang dipimpinnya mengalami kekurangan murid hingga berimbas pada sejumlah guru ASN tidak mendapatkan jam mengajar. Ia bahkan menyatakan siap dicopot jika dianggap gagal dalam memimpin.
Menanggapi hal ini, politisi senior PAN, H. Toyeb Rakembang, S.Ag, melontarkan usulan yang mengejutkan. Ia menilai keberadaan SMAN 7 sebaiknya ditutup dan dihibahkan ke Kementerian Agama untuk dijadikan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 3 Lubuklinggau.
“Saya sudah komunikasikan langsung dengan Kepala Dinas Pendidikan Sumsel. Akar masalahnya, pembangunan sekolah baru yang terlalu banyak sehingga ada sekolah tidak kebagian murid. Jadi SMAN 7 ini lebih baik kita hibahkan saja untuk jadi MAN 3,” ujar Toyeb.
Toyeb juga menegaskan komitmennya untuk tidak lagi mengakomodir praktik “titipan murid” dalam penerimaan siswa baru. Ia menilai budaya tersebut merusak kualitas pendidikan dan mental siswa.
Selain persoalan SMAN 7, sejumlah usulan lain juga mengemuka dalam reses, mulai dari pembangunan gedung OSIS, perpustakaan, hingga insentif guru honorer. Politisi PKS Bembi Perdana menyetujui agar sistem PPDB kembali ke pola lama berbasis nilai NEM, agar tidak ada lagi sekolah yang kekurangan murid.
Sementara itu, Rita Suryani (PDI-P) dan beberapa anggota DPRD lainnya berjanji akan mendorong seluruh aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti pemerintah provinsi.
Acara reses yang dihadiri enam anggota DPRD Sumsel Dapil VIII ini berlangsung penuh dinamika. Kepala SMKN 1 Lubuklinggau, Suwarni, S.Pd, M.Pd, berharap kehadiran wakil rakyat dapat membawa “angin segar” bagi dunia pendidikan di Lubuklinggau.
Nasib SMAN 7 kini berada di persimpangan jalan: bertahan dengan segala keterbatasan, atau benar-benar bertransformasi menjadi madrasah negeri di bawah naungan Kemenag.**
Komentar Klik di Sini