BOJONEGORO – METROPAGINEWS.COM ||
Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terus berkontribusi dalam upaya menurunkan angka kemiskinan daerah. Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro berada di urutan ke-2 tertinggi se-Jawa Timur dalam persentase penurunan kemiskinan dan urutan ke-7 dalam penurunan jumlah penduduk miskin se-Jawa Timur di tahun 2018 hingga 2022.
“Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Timur dari 2018 hingga 2022, persentase penurunan kita di urutan ke-2 mampu menurunkan 2,13 persen se-Jawa Timur. Urutan pertama Kabupaten Probolinggo berhasil menurunkan 3,4 persen,” jelas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bojonegoro Anwar Mukhtadlo, Jum’at (5/5/2023).
Sementara berdasarkan kontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bojonegoro berada di urutan 7 terbesar. Yakni mampu berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Timur sebesar 6,91 persen atau setara 10.540 jiwa.
BACA JUGA : Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Negara Butuh Haluan
Anwar menjelaskan, Kabupaten Bojonegoro juga menjadi tujuan studi tiru oleh beberapa daerah dalam hal penurunan kemiskinan. Karena menjadi pilot project program pengentasan kemiskinan ekstrem. Selain itu juga, karena data kemiskinan mandiri (Damisda) juga menjadi percontohan daerah lain.
Kabupaten Bojonegoro merupakan satu-satunya daerah yang telah memiliki data kemiskinan yang berbasis by name by address (BNBA). Data tersebut telah di-verval (verifikasi dan validasi) oleh desa yang telah dituangkan di berita acara musdes. Dengan dimilikinya Data Mandiri Kemiskinan Daerah tersebut diharapkan program-program intervensi penurunan kemiskinan lebih terukur, terarah dan tepat sasaran. Tujuannya, diharapkan penurunan kemiskinan di kabupaten tercapai tepat waktu.
Ada tiga (3) upaya yang dilakukan pemerintah dalam menstimulus penurunan angka kemiskinan ini. Pertama, pengurangan pengeluaran. Kedua, peningkatan pendapatan. Ketiga, pembangunan kewilayahan. Ketiga aksi penanganan ini terus berjalan dan merupakan integrasi program pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten yang terus bersinergi
[Redho]
