JAKARTA – METROPAGINEWS.COM || Ketua Dewan Pengurus Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kota Jakarta Utara, Tri Waluyo, menegaskan bahwa keadilan ekonomi merupakan salah satu cita-cita kemerdekaan yang hingga kini belum sepenuhnya terwujud.
Menurut Tri, kemerdekaan tidak cukup dimaknai sebagai terbebasnya bangsa dari penjajahan. Lebih dari itu, kemerdekaan harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang merata serta memastikan kekayaan negara dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Hal tersebut disampaikan Tri saat membuka Dialog Titik Bangkit bertajuk Iman dan Perjuangan di Uncle Bens 23 Resto & Bar, Sunter Agung, Jakarta Utara, Minggu (15/11/2026).
Tri mengatakan, cita-cita keadilan ekonomi sejalan dengan amanat Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Kedua pasal tersebut menegaskan peran negara dalam mengelola sumber daya ekonomi untuk kemakmuran rakyat sekaligus menjamin perlindungan sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Negara tidak boleh hanya menjadi regulator. Negara harus memastikan aktivitas ekonomi berjalan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat luas,” ujar Tri yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta.
Ia berharap, dialog yang mengangkat refleksi pemikiran H.O.S. Tjokroaminoto tersebut tidak sekadar menjadi ruang bertukar gagasan, tetapi juga mampu melahirkan pemikiran kritis dan gerakan nyata untuk memperjuangkan keadilan ekonomi bagi masyarakat.
Tri Waluyo mengatakan Keadilan Ekonomi Harus Menjadi Cita-Cita Kemerdekaan
“Iman harus melahirkan keberpihakan, dan perjuangan harus diwujudkan dalam tindakan nyata untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya
Dalam kesempatan yang sama, intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU), Dwi Winarno, mengulas pemikiran sosialisme Islam dan kaitannya dengan perjuangan mewujudkan keadilan sosial.

BACA JUGA : Sinergi Ekosistem Online Delanggu merayakan 5 tahun kebersamaan komunitas Ojol gabungan Delanggu Free Rider
Ia menjelaskan, sosialisme Islam berlandaskan tauhid dan nilai-nilai Al-Qur’an, sedangkan sosialisme Marx bertumpu pada materialisme. Meski memiliki landasan filosofis yang berbeda, keduanya sama-sama memberikan perhatian terhadap persoalan ketimpangan sosial dan eksploitasi ekonomi.
“Keduanya memiliki perhatian terhadap keadilan sosial dan persoalan ketimpangan, meskipun berangkat dari landasan pemikiran yang berbeda,” kata Dwi.
Berangkat dari pemikiran tersebut, Dwi menekankan pentingnya peran partai politik bukan hanya sebagai kendaraan kekuasaan, melainkan juga sebagai ruang pengembangan keilmuan, penguatan ideologi, dan perjuangan politik yang berorientasi pada kepentingan rakyat.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik sekaligus pengurus The PRAKARSA, Ah Maftuchan, menilai gagasan sosialisme Islam perlu diterjemahkan ke dalam kebijakan publik yang konkret dan berpihak pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan hunian layak harus menjadi prioritas dalam agenda pembangunan. Selain itu, perlindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki akses lebih luas terhadap sumber-sumber penghidupan.
“Perlindungan sosial harus berjalan beriringan dengan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat memiliki akses yang lebih luas terhadap sumber penghidupan,” ungkapnya.
Ah Maftuchan juga menekankan bahwa nilai keimanan semestinya tidak berhenti pada keyakinan personal, tetapi harus diwujudkan melalui keberpihakan terhadap masyarakat. Demikian pula perjuangan dan kekuasaan harus dijalankan dengan arah serta tanggung jawab.
(Tjip)



Komentar Klik di Sini