MALANG-Metropaginews.com || H. Paidi Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian wilayah Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang, Menghimbau terhadap Poktan di wilayah binaanya aktif dalam menginput data petani terkait update data RDKK tahun 2023 di awal bulan September mendatang dan hindari pungutan biaya terhadap petani, 31/8/2022.
Dalam konteks proses perbaruan data RDKK petani untuk tahun 2023 mendatang, bagi kelompok tani (Poktan) agar segera melakukan koordinasi dengan kios-kios penyalur atau di yang lain untuk beberapa hal di antaranya, memahami cara menginput data bagi poktan yang memiki fasilitas seperti komputer untuk input sendiri. Dan bagi poktan yang belum memiliki fasilitas, di sarankan bekerjasama dengan Kios penyalur di segi penginputanya.
Hal tersebut di ucapkan H. Paidi saat di konfirmasi wartawan di ruang kerjanya Selasa 30/8/2022.
Kemudian soal pendaftaran petani dalam sisi kelengkapan berkas H. Paidi menegaskan, bahwa ketua poktan tidak di benarkan jika memungut pembiayaan terhadap petani.
“Yang jelas poktan tidak boleh memungut biayaa terhadap petani dengan alasan apapun termasuk pengisian uang kas kelompok terkecuali, data petani masih asli atau belum di foto copy. Namun, kita tau sendiri berapa biaya foto copy, paling kisaran 2 ribu rupiah, dan itupun, petani bisa melakukan sendiri, beda lagi halnya jika petani itu sendiri yang meminta untuk di foto copykan.
Sebenarnya ketua kelompok tani di masing-masing wilayah binaan BPP Kecamatan Kalipare, dalam konteks pengisian kas kelompok harus berdasarkan mufakat bersama anggota. Mufakat yang di maksut ialah, mufakat dalam perencanaan dan mufakat dalam penggunaan serta terbuka dan bisa di pertanggung jawabkan, tegas H. Paidi.
Disetiap organisasi pastinya harus mengacu pada kebutuhan anggaran rumah tangga yang tertuang dalam AD/ART. Gerak langkan dalam kegiatan poktan sudah di atur di dalamnya, pungkasnya.
Reporter : Zaenal A.
