MALANG – METROPAGINEWS.COM || Sikap tegas DPRD Kabupaten Malang dalam merespons polemik administrasi surat perjalanan dinas Wakil Bupati Malang menuai sorotan dari kalangan aktivis mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Achmad Zulham Mubarrok, menyatakan pihaknya akan memanggil seluruh pihak terkait guna meminta pertanggungjawaban atas persoalan administrasi tersebut.
“Kami akan mengundang semua pihak. Kok bisa proyek yang bermaksud baik ini akhirnya jadi begini. Ini harus jelas pertanggungjawabannya,” tegas Zulham, Senin (11/5/2026).
Namun, langkah cepat DPRD itu justru memunculkan kritik tajam. Samadi, Anggota Bidang Politik Aliansi BEM Kabupaten Malang, menilai DPRD terlihat sangat agresif ketika persoalan menyentuh lingkar elite kekuasaan, tetapi cenderung melemah saat kasus menyangkut kepentingan rakyat kecil.
Menurutnya, polemik surat perjalanan dinas memicu respons cepat DPRD, mulai dari pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tertutup hingga munculnya wacana interpelasi. Fraksi-fraksi di DPRD dinilai tampil lantang di ruang publik seolah menjalankan fungsi pengawasan secara serius.
Namun situasi berbeda terlihat ketika dugaan persoalan dana HOK tebu mencuat. Isu yang berkaitan dengan hak petani, penggunaan anggaran negara, hingga potensi penyimpangan administrasi disebut tidak mendapatkan perhatian politik yang sama.
“Publik melihat pola yang sama terus berulang. DPRD tampak sangat agresif ketika konflik menyentuh elite pemerintahan, tetapi kehilangan keberanian ketika persoalan menyangkut rakyat kecil yang tidak memiliki kekuatan politik,” ujar Samadi.
Ia menilai kontras sikap tersebut terlalu jelas untuk diabaikan. Persoalan administrasi surat perjalanan dinas mampu memicu RDP tertutup dan wacana interpelasi, sementara dugaan masalah dana publik yang berdampak langsung terhadap petani dinilai berjalan nyaris tanpa tekanan politik berarti.
Menurut Samadi, kondisi itu memunculkan pertanyaan serius terkait orientasi pengawasan DPRD Kabupaten Malang.
“DPRD hari ini sebenarnya bekerja untuk siapa? Untuk rakyat yang memilih mereka, atau untuk menjaga keseimbangan kepentingan kelompok politik di sekitar kekuasaan daerah?” tegasnya.
Ia menegaskan bahwa dana HOK bukan persoalan kecil karena menyangkut hak masyarakat serta penggunaan uang negara yang seharusnya diawasi secara terbuka dan serius. Namun isu tersebut dinilai tidak cukup menarik menjadi panggung politik karena tidak berkaitan langsung dengan perebutan pengaruh elite.
Selain itu, Samadi juga menyoroti pelaksanaan pembahasan polemik surat perjalanan dinas yang dilakukan secara tertutup. Menurutnya, kondisi tersebut justru memperkuat kecurigaan publik bahwa yang sedang berlangsung bukan semata fungsi kontrol pemerintahan, melainkan pertarungan pengaruh antar kekuatan politik yang dibungkus atas nama pengawasan.
“Jika DPRD benar-benar ingin membuktikan keberpihakan kepada masyarakat, maka keberanian politik itu harus hadir secara konsisten dalam seluruh persoalan publik, bukan hanya muncul ketika konflik menyentuh pusat kekuasaan,” katanya.
Samadi menilai masyarakat Kabupaten Malang tidak membutuhkan wakil rakyat yang hanya lantang dalam konflik elite. Menurutnya, publik membutuhkan DPRD yang berani berdiri di atas kepentingan kelompok politik dan menjadikan kepentingan rakyat sebagai orientasi utama pengawasan pemerintahan.
“Ketika DPRD lebih sibuk menjaga stabilitas kekuasaan kelompoknya daripada memperjuangkan hak masyarakat, maka demokrasi daerah perlahan kehilangan makna sebagai alat perjuangan rakyat,” pungkasnya.
(AZz)
Komentar Klik di Sini