KLATEN – METROPAGINEWS.COM || Proyek Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes) yang direncanakan di area barat Pasar Desa Delanggu memunculkan kekhawatiran di kalangan pedagang kaki lima dan pengemudi ojek online (ojol). Isu utama yang beredar adalah rencana akses masuk melalui area pedestrian di jalan eks pabrik karung Delanggu, yang dikhawatirkan akan mempengaruhi lokasi berjualan dan pangkalan ojol di depan lokasi proyek. Untuk meredam simpang siur informasi, pemerintah desa menggelar pertemuan klarifikasi yang dihadiri Kepala Desa, Sekretaris Desa, perwakilan Babinsa, awak media, dan perwakilan Koordinator Ojol (03/12/2025).
Klarifikasi Kepala Desa Delanggu, Purwanto, menegaskan bahwa proyek Kopdes memang merupakan program resmi yang berasal dari pemerintah pusat sebagai bagian percepatan pembangunan koperasi desa di berbagai wilayah. Menurut penjelasan resmi, sosialisasi awal telah dilaksanakan pada 8 Mei 2025 di balai desa dan diumumkan melalui kanal website desa. Namun, pada tahap sosialisasi tersebut memang belum dibahas secara rinci mengenai mekanisme teknis pelaksanaan. Sambil menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat, pihak desa menyatakan telah menyerahkan persiapan pembersihan lahan kepada pelaksana yang melibatkan unsur TNI dan Polri.
Pemdes menjelaskan bahwa akses pintu masuk Kopdes akan melewati areal pedestrian di depan lokasi, dengan batas yang ditandai oleh pohon besar di samping pangkalan ojol. Secara teknis, menurut pihak desa, pangkalan ojol tidak akan terdampak langsung karena jalur masuk tidak memotong area pangkalan. Namun, beberapa pedagang yang berjualan persis di depan areal akses diperkirakan akan terkena dampak karena ruang pedestrian yang akan digunakan untuk akses tersebut.
Penjelasan ini memberikan kejelasan awal bagi koordinator ojol yang menyatakan lega karena pangkalan mereka tidak termasuk dalam area terdampak. Meski demikian, Kepala Desa Purwanto juga mengingatkan bahwa area tanah yang digunakan pangkalan ojol adalah tanah kas desa dan sewaktu-waktu dapat diprioritaskan untuk kepentingan yang lebih luas bagi warga, sehingga kemungkinan perubahan tata guna lahan tetap ada di masa depan.
Perubahan akses dan pembersihan lahan berpotensi menimbulkan dampak sosial-ekonomi bagi pedagang kaki lima. Dampak langsung meliputi kehilangan tempat berjualan sementara atau permanen, penurunan pendapatan akibat berkurangnya lokasi strategis, dan biaya relokasi. Dampak tidak langsung dapat berupa gangguan akses pelanggan, perubahan pola lalu lintas pejalan kaki, dan ketidakpastian yang mempengaruhi perencanaan usaha harian.
Untuk mengurangi risiko tersebut, penting bagi pemangku kepentingan untuk menerapkan prinsip mitigasi dampak, identifikasi pedagang terdampak, penilaian kebutuhan relokasi, kompensasi atau bantuan sementara, serta program pelatihan atau pembinaan usaha agar pedagang dapat beradaptasi dengan lokasi baru atau model usaha yang berbeda.
Pemerintah desa telah mengambil beberapa langkah awal untuk menanggapi rencana pembukaan akses, dimulai dengan upaya klarifikasi publik dan pertemuan bersama perwakilan masyarakat untuk menjelaskan tujuan dan batasan proyek. Saat ini Pemdes menunggu surat edaran resmi dari pemerintah pusat sebagai dasar teknis pelaksanaan, sekaligus menyiapkan mekanisme pelaksanaan yang melibatkan penyerahan tugas pembersihan lahan kepada pelaksana yang melibatkan TNI/Polri guna menjamin ketertiban dan keamanan.
Di samping itu, Pemdes menegaskan komitmen untuk melakukan pendekatan dan koordinasi intensif dengan pedagang terdampak apabila pembukaan akses benar-benar dilaksanakan, dengan tujuan meminimalkan gangguan ekonomi dan mencari solusi bersama sebelum tindakan lapangan dimulai.
Untuk memastikan proses berjalan adil dan transparan, beberapa pihak menyarankan Pemdes Delanggu segera menerbitkan surat edaran resmi beserta peta rencana lokasi yang mudah diakses publik serta menyelenggarakan forum terbuka untuk mendengar masukan pedagang, pengemudi ojek online, dan warga sekitar sebelum keputusan teknis final diambil.
Pemdes juga perlu menyiapkan rencana relokasi alternatif yang layak dan aksesibel, menyediakan kompensasi atau bantuan sementara seperti subsidi sewa, modal usaha mikro, atau fasilitas promosi bagi pedagang terdampak, membentuk tim pemantau yang melibatkan perwakilan pedagang dan ojol untuk mengevaluasi dampak sosial-ekonomi, serta melaksanakan sosialisasi berkala yang menjelaskan tahapan proyek, jadwal, dan hak-hak warga agar seluruh proses dapat dipertanggungjawabkan dan diterima oleh masyarakat.
Keterbukaan informasi dalam hal ini menjadi kunci agar proyek pembangunan tidak menimbulkan konflik sosial. Surat edaran resmi dan komunikasi yang jelas membantu mengurangi spekulasi, mencegah kesalahpahaman, dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Ketika warga merasa dilibatkan dan mendapatkan informasi yang lengkap, kemungkinan resistensi menurun dan proses pelaksanaan proyek berjalan lebih lancar.
Proyek Kopdes Merah Putih di Desa Delanggu memang berpotensi membawa manfaat jangka panjang bagi komunitas melalui penguatan ekonomi lokal, namun juga menimbulkan tantangan bagi pedagang kaki lima dan pengemudi ojol yang berada di sekitar lokasi. Penjelasan Pemdes memberikan kejelasan awal, namun langkah selanjutnya harus menekankan transparansi, partisipasi publik, dan mitigasi dampak. Dengan pendekatan yang inklusif dan terencana, pembangunan dapat berjalan sambil menjaga kesejahteraan kelompok rentan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.
( Pitut Saputra )
Komentar Klik di Sini