KEBUMEN – METROPAGINEWS.COM || Program Makanan Bergizi (MBG) kembali menjadi sorotan setelah sejumlah laporan dari masyarakat menyebutkan adanya dugaan ketidaksesuaian antara kualitas makanan dan anggaran yang telah ditentukan. Menyikapi hal tersebut, Ormas Gardu Prabowo Kabupaten Kebumen mendatangi Gedung Dewan untuk melakukan audiensi resmi pada tanggal 1/ 12 / 2025 dan meminta kejelasan terkait polemik tersebut.Selasa (2/12)
Kedatangan Gardu Prabowo dipimpin langsung oleh Ketua Ormas, Wahyudin, bersama jajaran dan anggota yang turut membawa sejumlah data temuan dari lapangan. Mereka menilai bahwa program MBG yang seharusnya meningkatkan standar gizi masyarakat justru menimbulkan pertanyaan besar mengenai kelayakan dan kualitas paket yang diberikan.
Menyoroti Standar Gizi dan Transparansi Anggaran
Dalam audiensi, Gardu Prabowo menekankan bahwa MBG harus sesuai standar gizi dan kualitas yang layak, karena program tersebut menyangkut kepentingan langsung masyarakat penerima bantuan. Wahyudin menuturkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai paket makanan yang dianggap tidak memenuhi standar.
“Anggaran sudah ada, pedoman sudah jelas. Tapi kalau kualitas di lapangan tidak layak, kami wajib mempertanyakannya. Ini bukan untuk gaduh, tapi untuk memastikan hak masyarakat terpenuhi,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa transparansi penggunaan anggaran harus diperkuat, agar tidak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Suasana Audiensi Memanas
Ketegangan terjadi saat seorang perwakilan dari Kepala Dapur wilayah Puring, Kecamatan Puring, meminta agar pembahasan dalam audiensi tidak dipublikasikan ke media sosial. Pernyataan tersebut langsung memicu reaksi dari Wahyudin.
“Kami tidak setuju kalau ada yang melarang publikasi. Ini ruang publik, dan masyarakat berhak tahu. Justru pembukaan informasi itulah yang mencegah penyimpangan,” ujarnya dengan tegas.
Menurutnya, permintaan untuk tidak memposting ke media sosial dapat menimbulkan persepsi negatif seolah ada hal yang harus ditutup-tutupi.
Tuntutan Gardu Prabowo kepada Dewan
Dalam pertemuan tersebut, Gardu Prabowo menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPRD Kabupaten Kebumen:
Pemerintah harus memastikan kualitas MBG benar-benar sesuai standar gizi.
Pengadaan harus transparan, sesuai anggaran, dan tidak merugikan masyarakat.
DPRD diminta melakukan pengawasan lebih ketat kepada pihak penyedia MBG.
Tidak boleh ada tekanan, intimidasi, atau larangan terhadap masyarakat dan ormas yang melakukan kontrol sosial.
Evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi MBG harus segera dilakukan.
Harapan untuk Perbaikan Program
Audiensi ditutup dengan harapan bahwa DPRD dan instansi terkait dapat menindaklanjuti laporan tersebut secara objektif dan segera melakukan pembenahan. Gardu Prabowo menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal isu ini demi memastikan program pemerintah berjalan tepat sasaran.
(Royo)
Komentar Klik di Sini