Tidak Bisa Lunasi Sumbangan, Siswa-Siswi SMAN 1 Bantur, Terancam Tidak Dapat Ikut Ujian, Keluh Wali Murid

MALANG -METROPAGINEWS.COM || Berbagai modus dan celah yang dilakukan para oknum untuk melakukan pungutan berkedok sumbangan. Pungutan dikemas sedemikian rupa agar terlihat seperti sumbangan, namun di dalamnya ada syarat minimal jumlah, ada sanksi jika tidak membayar maka siswa tidak bisa ujian, dan masih banyak sanksi lainnya.

Beberapa wali murid SMAN 1 Bantur mengeluhkan mengenai sumbangan yang ada dateline waktu untuk pelunasannya dan nominal yang ditetapkan, mulai dari SPP diganti nama SPM, uang seragam dan uang gedung diganti dengan infaq. Mirisnya, menurut keterangan beberapa wali murid mengaku bahwa pihak SMAN 1 Bantur tidak akan memberikan nomor ujian kepada siswa yang tidak membayar iuran SMP tersebut.

Kepada awak media, Ibu rumah tangga yang putrinya sekolah di SMAN 1 Bantur kelas 2 mengatakan, la iya kan katanya tidak bayar kalau sekolahan negeri itu mas, tapi putri saya mengatakan kepada saya “mau ujian besok tidak akan mendapatkan kartu ujian sendiri kalau tidak bayar, kalau yang sudah bayar lunas dapat kartu ujian”, jadi harus membayar kalau ingin dapat kartu ujian, jadi semua harus bayar.

“Barusan ada wali murid bayar hingga 1 Juta lebih untuk orang punya, lah saya orang gak punya jadi hanya Bayar 300.000. Bayar SPP/bulanan Rp.150.000 jadi saya bayar 2 bulan Rp.300.000. Katanya kalau sekolah negeri tidak bayar akan tetapi hingga saya minta surat keterangan tidak mampu (SKTM) ke Kantor Desa karena ingin anak saya bisa tetap bersekolah jadi tidak ada gunanya mas minta surat di Kantor Desa kalau tetap bayar Rp.150.000 per bulan kan berarti normal bayarnya,” ungkapnya saat ditemui di kediamannya.

Sementara wali murid lainnya, Ayah dari siswa SMAN 1 Bantur menyampaikan, “kalau bayar SPM kata pihak sekolah sudah dapat perintah dari atasan ini saya sudah bayar Rp.450.000,” ucapnya. (sambil menyodorkan kwitansi bukti pembayaran SPM) ke awak media.

Terpisah, Ibu dari siswi kelas 3 SMAN 1 Bantur menyampaikan, pihak sekolah menyuruh membayar SPP, kalau tidak bayar tidak dapat kartu ujian mas, kemarin saya sudah bayar setengah tahun Rp.900.000 bayarnya ke TU Sekolah (Bu Fitri, Bu Wega dan Bu Sulas) mulai pembayaran SPP, uang seragam hingga uang gedung bayarnya di TU Sekolah.

“Kalau bayar uang seragam Rp.1Juta lebih pada waktu pertama masuk kelas 1 dulu dan dapat 5 setel seragam. Kalau bayar uang gedung saya sudah bayar Rp.1 Juta yang jangka waktunya sampai kelas 3 harus sudah lunas dan bisa diangsur, ada kok mas kwitansi pembayaran nya,” ucapnya saat ditemui di kediamannya, Jum’at (24/11/2023) siang.

“Sebenarnya saya keberatan membayar (SPP, Uang Seragam dan Uang Gedung) hingga terpaksa saya kerja buruh tebang tebu harian untuk membayarnya,” keluhnya.

Untuk mengetahui benar tidaknya informasi tersebut, rekan-rekan media mendatangi SMAN 1 Bantur untuk konfirmasi kepada Kepala Sekolah, akan tetapi hanya ditemui oleh Humas SMAN 1 Bantur dan mengatakan bahwa Kepsek sedang ada rapat zoom meeting bersama kementrian, sehingga tidak bisa di ganggu.

Ketika disinggung mengenai keluhan beberapa wali murid terkait dugaan kuat pungutan dibungkus sumbangan tersebut diperkuat dengan kwitansi pembayaran dari wali murid SMAN 1 Bantur, Humas SMAN 1 Bantur mengaku mengetahui mengenai hal tersebut, akan tetapi ia menegaskan bukan ranahnya untuk menjawab terkait hal itu dan mengarahkan ke Wartawan untuk konfirmasi langsung ke Komite Sekolah atau Kepsek.

BACA JUGA : Kasus Perampokan di Kedungreja Disidangkan, Tak Ada Saksi yang Meringankan

Anehnya, ketika diminta untuk mendatangkan dan memberikan nomor telepon pihak Komite Sekolah, Humas SMAN 1 Bantur menyebut bahwa pihak Komite Sekolah tidak bisa datang mungkin lagi sibuk dan mengatakan untuk Kepsek tidak berkenan memberikan kontak telepon nya maupun menemui awak media untuk saat ini, diagendakan lain hari baru bisa bertemu. Patut dipertanyakan ada apa dan kenapa Humas SMAN 1 terkesan banyak menutup-nutupi terkait dugaan pungutan dibungkus sumbangan tersebut.

“Saya menjabat Humas disini sudah ganti 3 Kepsek, Ibu Kepsek lagi zoom meeting mulai pagi tadi. Kalau boleh saya menjawab, sebenarnya untuk SPM ini ranah Komite, bukan kami tidak tau nanti klo saya menjawab takut salah, jadi untuk SPM dan sebagainya itu Komite yang berhak menjawab kan ada bendaharanya sendiri Komite, kalau saya tidak berhak untuk menjawab, mohon maaf bapak, saya harus izin Ibu Kepsek dulu untuk menjawab,” kata Elis, Humas SMAN 1 saat ditemui di Sekolah, Jum’at (24/11/2023) siang.

Dijelaskan olehnya, hari ini Komite nya lagi ada kegiatan, saat ini Ibu Kepsek tidak bisa menemui karena ada rapat zoom meeting dari kementerian. Mohon maaf ibu Kepsek tidak berkenan memberikan nomor telfonnya, untuk bertemu bisa lain hari.

Sementara itu, ketika dikonfirmasi mengenai benar tidaknya dugaan pungutan dibungkus sumbangan tersebut, Kepsek SMAN 1 Bantur, Istinah Sofariyah. S. pd M,M menyebut bahwa Wartawan yang konfirmasi kepadanya diminta untuk menyebutkan Narasumber dengan jelas bahkan menuding mengarang sendiri terkait hal tersebut.

“Tolong disebutkan sumber dengan jelas, jangan ngarang sendiri,” ucap Kepsek dengan singkat saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp, Jum’at (24/11/2023) siang.

Hingga berita ini ditayangkan, sesuai arahan Humas dan Kepsek SMAN 1 Bantur untuk konfirmasi langsung ke Komite Sekolah mengenai hal tersebut, Suwarno (ketua komite), lebih memilih bungkam enggan memberikan tanggapan saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp mengenai hal tersebut, kendati pesan masuk terlihat centang dua, bahkan kontak WA rekan media lainnya langsung diblokir begitu saja tanpa alasan yang jelas terkesan banyak yang ditutup-tutupi. (Bersambung…)

(**)