YOGYAKARTA – METROPAGINEWS.COM ||
Di tengah sorotan global terhadap regulasi ekonomi platform, suara pengemudi ojek online Indonesia kini terdengar lebih lantang. Wuri Rahmawati, Ketua Umum WAKANDA (Wadah Komunikasi Driver Aktif Yogyakarta), tampil sebagai pembicara utama dalam Diskusi Internasional Pekerja Platform pada ILC (International Labour Conference) 2026 dengan tema Raising the floor for workers in the platform economy yang diselenggarakan melalui zoom pada 29 April 2026 silam. Sementara dalam rilis resmi WAKANDA Yogyakarta yang diterbitkan hari ini, Wuri membawa tuntutan tegas soal keadilan, transparansi, dan perlindungan bagi pekerja platform, khususnya driver perempuan. Kehadirannya menghubungkan pengalaman lokal di aspal Yogyakarta dengan upaya pembentukan standar internasional yang lebih adil bagi pekerja platform di seluruh dunia (16/05/2026).
Diskusi ILC 2026 mempertemukan serikat pekerja, akademisi, pembuat kebijakan, dan perwakilan organisasi internasional untuk membahas draf konvensi ILO (International Labour Organization) tentang pekerja platform. Agenda utama meliputi transparansi algoritma, perbedaan antara living wage dan living tarif, klasifikasi pekerja, serta kebijakan berperspektif gender. Wuri mewakili lebih dari seratus pengemudi lintas aplikator dari Yogyakarta yang merasakan dampak langsung dari mekanisme platform, dan ia menyuarakan realitas yang terabaikan dalam perumusan kebijakan global, bahwa klaim “fleksibilitas” seringkali menutupi ketidakpastian pendapatan, beban operasional yang berat, dan risiko keselamatan yang ditanggung sendiri oleh pengemudi.
Realitas di Lapangan
Dalam pernyataannya, Wuri Rahmawati menegaskan bahwa sebutan “mitra” yang disematkan pada pengemudi tidak sejalan dengan praktik di lapangan. “Kami sering disebut mitra. Tapi mitra yang mana yang tidak memiliki kuasa untuk menentukan tarif, aturan, bahkan nasib kerjanya sendiri?” tegas Wuri, menggambarkan algoritma sebagai kotak hitam yang menentukan siapa mendapat order tanpa transparansi. Menurutnya, mekanisme ini menciptakan relasi kuasa yang timpang antara perusahaan platform dan pekerja.
Wuri juga memaparkan kondisi ekonomi yang memaksa pengemudi bekerja ekstrem, rata‑rata 10–12 jam per hari hanya untuk membawa pulang pendapatan bersih sekitar Rp 70.000–Rp 120.000 setelah biaya operasional. Angka-angka ini bukan sekadar statistik, bagi banyak pengemudi, itu berarti kemampuan memenuhi kebutuhan keluarga, menjaga kesehatan, dan menanggung resiko kecelakaan di jalan. “Kami bukan robot. Kami manusia yang punya keluarga, tanggung jawab, dan risiko di jalan,” ujarnya, menuntut pengakuan dan perlindungan yang nyata dari penyedia platform dan pembuat kebijakan.
Sorotan Khusus Driver Perempuan dan Bukti Empiris
Salah satu fokus utama Wuri adalah pengalaman diskriminasi yang dialami driver perempuan. Ia menjelaskan bagaimana algoritma memberi penalti tidak langsung ketika perempuan harus off-bid untuk urusan domestik atau pengasuhan, sehingga akun mereka menjadi kurang kompetitif dan sulit mendapat pesanan. Penalti algoritmik ini memperkuat ketidaksetaraan gender di ruang kerja digital dan menambah beban ganda bagi perempuan yang juga mengurus keluarga.
Dalam sesi yang sama, Fiona O’Connor dari Fair Work Foundation menyajikan data komparatif yang menguatkan klaim Wuri. Fiona memaparkan temuan studi lintas negara yang menunjukkan pola serupa, perempuan lebih sering mengalami penurunan akses order akibat jeda kerja untuk tanggung jawab domestik, serta lebih rentan terhadap pembatalan oleh konsumen. Fiona menekankan pentingnya audit algoritma independen dan pengembangan indikator performa yang sensitif gender, serta merekomendasikan fitur pause yang tidak menghukum performa dan mekanisme pengaduan yang mudah diakses oleh pekerja perempuan.
Wuri dan Fiona bersama-sama menyoroti praktik pembatalan pesanan oleh konsumen setelah mengetahui driver perempuan, yang merusak rating dan pendapatan. Untuk menghindari pembatalan, beberapa pengemudi terpaksa mengirim pesan yang merendahkan martabat mereka, sebuah kondisi yang menurut keduanya tidak boleh dibiarkan berlanjut.
Manifesto Tuntutan Pekerja Platform
Berdasarkan pengalaman lapangan dan dukungan bukti internasional, WAKANDA Yogyakarta bersama mitra mengajukan Manifesto Tuntutan Pekerja Platform yang dibawa ke forum ILC. Tuntutan utama meliputi:
– Transparansi Algoritma: Keterbukaan indikator pembagian order dan sistem insentif agar kemitraan menjadi seimbang.
– Kebijakan Berperspektif Gender: Penghapusan penalti tak langsung, penyediaan fitur pause yang adil tanpa merusak performa, mekanisme perlindungan terhadap diskriminasi konsumen.
– Perlindungan Kerja Formal: Penetapan pendapatan minimum yang manusiawi, jaminan Kesehatan dan jaminan sosial bagi pekerja platform.
Tuntutan ini diposisikan bukan sekadar aspirasi lokal, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjamin hak dasar pekerja di era digital. Wuri menegaskan bahwa implementasi harus nyata dan terukur, sementara Fiona menekankan bahwa bukti empiris harus menjadi dasar pembuatan kebijakan.
Peserta, Pembicara, dan Dinamika Diskusi
Selain Wuri Rahmawati dan Fiona O’Connor, forum ILC 2026 dihadiri oleh rangkaian pembicara dan delegasi internasional diantaranya : Dr. Anil Kapoor (penasihat kebijakan ILO untuk ekonomi digital), Prof. Siti Nurhayati (Universitas Gadjah Mada), Lina Chen (UNI Global Union), Tomás Álvarez (Sindicato Movil, Spanyol), dan Maria Santos (International Transport Workers’ Federation). Delegasi nasional hadir lengkap, termasuk perwakilan Serikat Pekerja Transportasi Indonesia, pejabat dari Kementerian Ketenagakerjaan, akademisi dari berbagai universitas, serta perwakilan komunitas pengemudi dari Surabaya, Medan, dan Makassar. Beberapa aplikator hadir sebagai pengamat dan panelis, sementara aktivis gender dan peneliti kebijakan publik ikut menguji rekomendasi dengan perspektif lintas disiplin.
Narasumber resmi memperkaya perdebatan, Fiona Dragstra (Direktur WageIndicator Foundation) bertindak sebagai moderator, Iftikhar Ahmad (Lead Hukum Ketenagakerjaan, WageIndicator), Paulien Osse (Lead Upah Layak, WageIndicator), Suci Lestari Yuana (peneliti), Abdul Rehman (Federasi Pekerja Rumahan Sindh / FSHBW), Asad Mehmood (Sekretaris Jenderal, Serikat Pekerja Platform & Gig Pakistan, afiliasi PWF), dan Taha Syafaril (Ketua Asosiasi Driver Online Indonesia). Kombinasi pengalaman lapangan, analisis hukum, dan data upah memastikan rekomendasi diuji dari berbagai sudut pandang sebelum diusulkan ke tingkat kebijakan.
Seruan untuk Kebijakan Nyata
Kehadiran Wuri Rahmawati di ILC 2026 menegaskan bahwa perjuangan lokal dan bukti internasional dapat saling menguatkan. Dengan dukungan serikat dan organisasi global, suara pengemudi perempuan Indonesia kini menuntut perubahan sistemik, dari transparansi algoritma hingga jaminan sosial yang layak. “KAMI BUKAN ROBOT. DAN KAMI TIDAK AKAN DIAM,” tegas Wuri, menyerukan agar pembuat kebijakan dan perusahaan platform bertanggung jawab atas dampak sosial ekonomi yang mereka ciptakan. Seruan ini mengajak semua pihak menerjemahkan rekomendasi menjadi kebijakan nyata yang melindungi martabat dan kesejahteraan pekerja platform.
( Pitut Saputra )
