Pecahkan Solusi, Pemdes Rawaapu Gelar Penyuluhan BPJS Kesehatan

CILACAP – METROPAGINEWS.COM || Pemerintah Desa Rawaapu kecamatan Patimuan Cilacap jawa tengah, menggandeng tenaga kesehatan puskesmas setempat, menggelar penyuluhan tentang manfaat BPJS di aula balai desa. Kamis (9/04/2026).

Dihadiri ratusan warga dari berbagai kalangan, penyuluhan ini sekaligus menjawab beberapa kesulitan berupa nama pengguna BPJS yang telah lama di non aktifkan. Mengatasi hal itu, kepala desa Rawa’apu Bambang Wiantoro berupaya mencari solusi terbaik dengan menggandeng tenaga ahli kesehatan Puskesmas Patimuan, memberikan pemahaman mendalam serta mendata ulang pengguna BPJS yang tidak aktif.

“Pemahaman ini sengaja saya gelar untuk memberikan jalan terbaik khususnya warga dengan nama dan alamat yang dianggap mampu oleh pemerintah pusat”, jelas Bambang.

Ia melanjutkan, dengan data tersebut, pemdes Rawaapu tetap mengusulkan kepada pihak terkait untuk mendapatkan jalan keluar. Selama ini, beberapa warga merasa kebingungan karena tidak bisa lagi mengakses BPJS.

BACA JUGA : Sinergi Ekosistem Online Delanggu merayakan 5 tahun kebersamaan komunitas Ojol gabungan Delanggu Free Rider

“Tentu saja tidak bisa, data mereka sudah lama off, kemungkinan ada yang tidak membayar iuran bulanan atau memang mereka sudah menjadi keluarga mampu”.

“Sebenarnya, pihak desa hanya mengajukan sesuai data yang memenuhi syarat, jadi kami tidak tahu apa yang terjadi pada warga, kenapa data mereka off”, terang Kades.

Menurutnya, polemik BPJS kesehatan sudah terjadi dimana-mana dan bukan hanya di desa Rawaapu. Meskipun demikian, pihaknya berharap melalui penyuluhan dengan menghadirkan nara sumber kesehatan Puskesmas terkait, mampu memberikan pemahaman kepada warga dan mengerti manfaat BPJS.

“Saya sangat berharap sekali, seluruh warga menjadi paham aturan dan manfaat BPJS, khususnya warga kurang mampu dan terbukti mengurangi beban biaya penyakit”.

“Nah, selain itu, pemdes Rawaapu setelah ini akan sending data yang relevan kepada pihak terkait untuk tindak lanjut. Sehingga nantinya tidak ada ketimpangan persepsi warga”, tutup Bambang.

S. Madi