BREBES – METROPAGINEWS.COM || Fakta memprihatinkan terjadi di Desa Pandansari, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes. Di tengah gencarnya narasi pembangunan, warga justru dipaksa patungan memperbaiki jalan rusak yang tak kunjung tersentuh perbaikan pemerintah. Kondisi ini memunculkan dugaan kuat adanya pembiaran hingga ketimpangan dalam prioritas anggaran infrastruktur, Selasa (28/4/2026).
Jalan yang diperbaiki secara swadaya tersebut merupakan akses menuju kawasan wisata Taman Pandansari—sektor yang seharusnya menjadi perhatian strategis pemerintah daerah. Ironisnya, jalan lingkungan menuju lokasi justru rusak parah, berlubang, dan membahayakan pengguna.
Merasa diabaikan, tokoh masyarakat bersama warga RT 05 RW 04 akhirnya menggalang iuran sukarela. Dana yang terkumpul digunakan untuk membeli semen dan material seadanya demi menutup kerusakan yang selama ini dibiarkan.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Tidak ada kejelasan, tidak ada tindakan. Akhirnya warga bergerak sendiri,” ungkap salah satu warga dengan nada kecewa.

BACA JUGA : Sinergi Ekosistem Online Delanggu merayakan 5 tahun kebersamaan komunitas Ojol gabungan Delanggu Free Rider
Situasi ini menimbulkan pertanyaan serius: ke mana alokasi anggaran infrastruktur desa selama ini diarahkan? Mengapa jalan menuju kawasan wisata justru luput dari perhatian, sementara pembangunan di titik lain terlihat berjalan?
Warga menilai ada ketimpangan nyata antara pembangunan jalan utama dan jalan lingkungan. Akses besar tampak mulus, namun begitu masuk ke wilayah pemukiman hingga jalur menuju pabrik dan objek wisata, kerusakan parah justru dibiarkan.
“Jalan utama bagus, tapi begitu masuk ke desa, rusak semua. Padahal ini akses penting, bukan jalan kecil yang tidak dipakai,” tambah warga lainnya.
Lebih jauh, status Desa Pandansari sebagai desa wisata dinilai hanya sebatas label tanpa dukungan infrastruktur yang memadai. Kondisi ini berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal sekaligus mencoreng citra pariwisata daerah.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada penjelasan resmi maupun langkah konkret dari pemerintah daerah ataupun pusat terkait lambannya penanganan jalan tersebut. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya kepercayaan publik yang tergerus, tetapi juga memperkuat dugaan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan dasar masyarakat.
(Mistam)


Komentar Klik di Sini