KLATEN – METROPAGINEWS.COM || Krisis PD BKK Klaten: Hamenang Wajar Ismoyo klaim masalah murni teknis & manajemen, bukan politis. Anggaran sudah dicadangkan namun tunggu payung hukum agar tidak timbul masalah baru.Selasa (28/4/2026)
Kasus kolapsnya Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Klaten terus menjadi sorotan publik dan menyeret nama Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo. Nama Hamenang dianggap tidak bisa lepas dari persoalan ini, mengingat ia pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Klaten periode 2019–2024, dan kini memimpin daerah sebagai Bupati.
Dua periode kepemimpinan yang berbeda itu kini menjadi sorotan tajam. Saat menjabat di legislatif, Hamenang memiliki tugas konstitusional melakukan pengawasan terhadap kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PD BKK.
Ketika tanda-tanda masalah mulai terlihat, mulai dari menumpuknya kredit macet, pengelolaan yang dinilai tidak sehat, hingga dugaan penyelewengan, banyak pihak mempertanyakan kenapa langkah tegas tidak segera diambil. Padahal, Peraturan Daerah (Perda) tentang pembubaran PD BKK sudah terbit sejak tahun 2021, namun eksekusinya dinilai tidak berjalan jelas. Publik menilai, fungsi pengawasan saat itu kurang maksimal sehingga masalah dibiarkan membesar hingga akhirnya pecah di masa kepemimpinannya sekarang.
Kini, ketika posisi bergeser menjadi Kepala Daerah, Hamenang dituntut untuk menyelesaikan masalah pelik tersebut. Di tengah gejolak masyarakat yang kehilangan dana, pernyataan Hamenang yang meminta agar isu ini tidak “digoreng” justru memicu kritik baru. Banyak yang menilai hal itu sebagai upaya menghindari tanggung jawab, padahal sebagai pemimpin tertinggi, penyelesaian masalah adalah kewajiban utama.
Hamenang Buka Suara: Ini Masalah Manajemen dan Teknis, Bukan Politis
Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Hamenang Wajar Ismoyo memberikan penjelasan rinci. Ia menegaskan bahwa persoalan PD BKK adalah murni masalah perbankan dan teknis pengelolaan, bukan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat politis.
“Ini murni masalah perbankan yang memang banyak masalah dengan manajernya dan kredit macet, bukan masalah politis,” tegas Hamenang.
Lebih lanjut, Hamenang menjelaskan kompleksitas penyelesaian masalah ini. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa serta merta mengucurkan dana begitu saja tanpa landasan yang jelas.
“Sebenarnya kami sudah mencadangkan anggaran, namun tidak semudah itu. Untuk mendiskusikan itu juga harus ada payung hukumnya, kalau tidak ada nanti kami bisa kena masalah baru,” ungkapnya.
Ia pun menambahkan bahwa pihaknya berkomitmen untuk tidak mempersulit proses penyelesaian. Selama sesuai koridor aturan, langkah konkret akan segera diambil.
“Pemerintah daerah juga tidak akan mempersulit. Jika memang sudah ada aturan dan kami harus berbuat apa, kami akan lakukan,” pungkasnya.
Dua Sisi yang Berhadapan
Kasus ini kini menjadi perdebatan panjang. Di satu sisi, publik menilai Hamenang memiliki andil karena lemahnya pengawasan di masa lalu. Di sisi lain, Hamenang menyatakan bahwa akar masalahnya ada pada buruknya manajemen dan tumpukan kredit macet, sementara penyelesaiannya harus menunggu kepastian hukum agar tidak menimbulkan masalah baru.
Masyarakat kini menunggu bukti nyata. Pertanyaan besar masih menggantung: apakah krisis ini murni karena kesalahan sistemik dan manajerial masa lalu, atau juga karena kelambatan penanganan di dua periode kepemimpinan yang berbeda?
Hingga saat ini, proses hukum dan upaya penyelamatan aset terus berjalan. Publik berharap kasus ini bisa diselesaikan dengan transparan, adil, dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak, terutama ribuan nasabah yang menjadi korban.
( Desi )
Komentar Klik di Sini