SURABAYA – METROPAGINEWS.COM || KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin resmi terpilih sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmah 2026-2031. Ia terpilih dalam lanjutan Sidang Pleno V Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di ruang pleno, halaman GSG Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Terpilihnya Gus Kikin langsung diikuti dengan penegasan mengenai arah kepemimpinannya, terutama terkait kekhawatiran publik bahwa PBNU dapat menjadi alat atau “tunggangan” kepentingan politik selama masa kepemimpinannya.
Gus Kikin menegaskan, PBNU memiliki pedoman yang menjadi kompas organisasi dan tidak mudah diarahkan untuk kepentingan di luar garis perjuangan NU.
“Ya kita tegaskan bahwa kita itu punya track, kita itu punya kompas. Kita itu punya manhaj. Nah, itu ada di buku itu (Qanun Asasi), jadi manhaj itulah yang harus kita menjalankan,” ujar Gus Kikin usai terpilih sebagai Ketua Umum PBNU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Senin (31/8).
Menurutnya, NU sejak awal merupakan organisasi keagamaan sekaligus kemasyarakatan. Karena itu, nilai-nilai agama tetap menjadi pijakan utama dalam menjalankan program organisasi, termasuk dalam pembangunan sumber daya manusia.
“Jadi kita itu ya kembali lagi bahwa itu organisasi keagamaan, kemasyarakatan. Jadi kita itu dasar-dasar agama itu kita pegang. Nah, dari situ itu ya kita pembangunan manusianya kita perhatikan,” imbuhnya.
Gus Kikin juga menyoroti batas hubungan NU dengan dunia politik. Ia menyebut organisasi dan politik praktis merupakan dua ranah yang berbeda.
“Itu dua hal yang berbeda, ya. NU itu bukan untuk berpolitik. NU itu adalah jam’iyyah. Ijitimaiyyah diniyyah islamiyyah. Jadi, ini satu organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan ya bukan untuk berpolitik. Jadi ya kalau ada gesekan, ya mungkin gesekan, tapi kalau jalannya berbeda,” tandasnya.
Pernyataan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa kepemimpinan baru PBNU akan berupaya menjaga posisi organisasi agar tetap berada pada jalur jam’iyyah diniyyah ijtima’iyyah, bukan menjadi instrumen politik praktis.
Meski menegaskan NU bukan organisasi politik, Gus Kikin tidak melihat hubungan dengan pemerintah sebagai sesuatu yang harus dijauhkan. Sebaliknya, ia menilai PBNU tetap perlu berjalan beriringan dengan pemerintah.
“Itu kewajiban. Nah kita ini umat Islam itu wajib untuk pemerintahan, itu wajib. Beriringan aja,” pungkas Gus Kikin.
Dengan terpilihnya Gus Kikin untuk periode 2026-2031, arah hubungan PBNU dengan pemerintah sekaligus posisi organisasi terhadap politik praktis menjadi salah satu isu yang akan mendapat perhatian dalam kepemimpinan baru tersebut.(Red)
Sumber : Sputniklndonesia.
Komentar Klik di Sini