BANDUNG – metropaginews.com || Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berupaya untuk menciptakan lingkungan inklusif yang memberi kesempatan sama kepada masyarakat untuk berpartisipasi penuh tanpa adanya diskriminasi.
Untuk itu, Wali Kota Bandung, Yana Mulyana mengajak para pemangku kepentingan dan masyarakat untuk lebih memperhatikan dan menyelesaikan persoalan yang dihadapi penyandang disabilitas.
“Mari kita berikan dukungan untuk meningkatkan martabat, hak, dan kesejahteraan para penyandang disabilitas,” ujar Asisten Pemerintahan dan Kesra, Asep Saeful Gufron saat membacakan sambutan tertulis Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada Peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI) Tingkat Kota Bandung di Balai Kota, Sabtu (3/12/2022).
Ia yakin para penyandang disabilitas yang ada di Kota Bandung, mempunyai semangat yang sama dengan warga lainnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan.
“Keyakinan ini bukan tanpa alasan, sebab kami melihat keinginan warga disabilitas untuk bisa menyejahterakan diri dan lingkungannya tanpa menggantungkan pada orang lain,” katanya.
Ia berharap, penyandang disabiltas juga dapat menjadi bagian untuk bahu membahu membangun Kota Bandung.
“Kami tentu menyambut baik peran tersebut untuk bahu membahu membangun Kota Bandung dan meningkatkan kesejahteraan warganya secara lebih luas lagi,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Soni Bakhtiyar mengatakan, Pemkot Bandung terus menghadirkan berbagai kebijakan dan program untuk memenuhi hak terhadap Penyandang Disabilitas.
“Pemerintah kota juga ternyata tidak diam. Kita sudah memiliki Perda tentang pemenuhan hak terhadap disabilitas,” kata Soni.
“Untuk itu, kita harus tindaklanjuti melalui Peraturan Wali Kota yang memberikan afirmasi bagaimana melindungi dan juga memberikan hak yang sama terhadap para warga disabilitas,” imbuhnya.
Pada rangkaian peringatan HDI Tahun 2022 ini juga dilaksanakan penandatangan MoU antara Pemkot Bandung dan dunia usaha untuk memberikan kesempatan bekerja kepada penyandang disabilitas.
Selain itu, digelar deklarasi bersama pemenuhan hak penyandang disabilitas kolaborasi pentahelix antara OPD, masyarakat, akademisi, media, perusahan dan stakeholder lainnya.
“Penandatanganan bersama menjadikan kota Bandung inklusif disabilitas,” ujarnya.
Saat ini, para penyandang disabilitas juga diberikan ruang untuk aktif terlibat dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah.
“Ada penyedia barang jasa pun muncul dari teman-teman disabilitas sudah masuk e-katalog Kota Bandung,” katanya.
Di tempat yang sama, Pemkot Bandung juga menggelar job fair untuk memberikan kesempatan dan peluang kerja untuk warga disabilitas.
“Kita juga ada pemeriksaan kesehatan dan konseling gratis, lalu pembuatan administrasi kependudukan bagi warga disabilitas, ada pijat gratis,” ungkapnya.
Pemkot Bandung juga memberikan penghargaan dan bantuan bagi stakeholder yang turut terlibat dalam berbagai program bagi penyandang disabilitas di Kota Bandung.
Sementara itu, Ketua Umum Rehabilitasi Berbasis Masyarakat (RBM) Kota Bandung, Yunimar Mulyana mengaku terus memuktahirankan data dan melakukan asesmen secara rutin kepada disabilitas.
Selain itu, RBM juga hadir dengan berbagai program. Di antaranya rujukan rumah sakit dan dokter spesialis, infrastruktur bagi disabilitas, fasilitas bagi disabilitas dan layanan administrasi kependudukan bagi kaum disabilitas.
“Kami terus memberikan layanan yang lebih lagi. Kami berupaya memberikan bantuan berupa peralatan yang dibutuhkan,” ujarnya. (Tedy)
