MALANG – METROPAGINEWS.COM || Aroma persoalan dalam penyaluran dana Hari Orang Kerja (HOK) program bongkar ratoon tebu di Kabupaten Malang mulai menyeruak. Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) secara tegas mendesak transparansi penuh, menyusul dugaan ketidakberesan distribusi bantuan kepada petani pada tahun 2025.
Ketua PMII Komisariat Universitas Kepanjen, Mohammad Ilham, menegaskan bahwa program bernilai miliaran rupiah itu tak boleh dikelola secara “gelap”. Ia meminta pemerintah membuka seluruh alur, mulai dari pengadaan hingga dana benar-benar diterima petani.
“Ini bukan sekadar program biasa. Kalau tidak transparan, rawan diselewengkan. Petani harus menerima haknya secara utuh, bukan sepotong-sepotong,” tegas Ilham, Sabtu (18/4/2026).
Di lapangan, PMII menemukan indikasi yang mengkhawatirkan. Sejumlah petani disebut tidak menerima dana sesuai nominal yang seharusnya. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar: ke mana selisih dana itu mengalir?
Tak berhenti di situ, PMII juga mendorong pengawasan lebih ketat, termasuk membuka kemungkinan sinkronisasi data kekayaan pejabat terkait. Langkah ini dinilai penting untuk menutup celah penyimpangan dalam program yang bersumber dari anggaran negara.
“Kalau perlu, telusuri sampai ke hulu. Cocokkan dengan data kekayaan pejabat. Jangan sampai ada yang bermain di balik program petani,” ujar Ilham.
PMII memperingatkan, jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah, gelombang aksi bisa tak terhindarkan.
“Kami tidak akan diam. Jika tidak ada kejelasan, kami siap turun dan kawal langsung,” tambahnya.
Sebagai informasi, program bongkar ratoon di Kabupaten Malang menyasar 239 kelompok tani. Setiap hektare lahan mendapat bantuan sekitar 60.000 mata tunas tebu serta insentif HOK sebesar Rp 4 juta.
Secara mekanisme, dana HOK ditransfer langsung dari pemerintah pusat ke rekening kelompok tani, lalu didistribusikan ke anggota. Namun, skema ini justru menjadi titik rawan jika tidak diawasi ketat.
PMII menilai, tanpa transparansi dan kontrol yang kuat, program strategis nasional ini berpotensi melenceng jauh dari tujuan awal yakni meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani tebu.
“Jangan sampai program bagus di atas kertas, tapi bocor di lapangan,” pungkas Ilham.
(AZz)
Komentar Klik di Sini