KLATEN – METROPAGINEWS.COM ||
Kodim 0723/Klaten menegaskan komitmennya membangun budaya sadar hukum melalui kegiatan Penyuluhan Hukum yang digelar pada Kamis, 9 Juli 2026, di Aula Kodim. Acara tersebut mengusung tema “Pahami Hukum, Kendalikan Perilaku Guna Menghindari Penyesalan serta untuk Menjaga Kehormatan Pribadi dan TNI AD.” kegiatan diikuti seluruh anggota Kodim, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta Persit Kartika Chandra Kirana Cabang XLIV ini menghadirkan narasumber dari Kumdam IV/Diponegoro (09/07/2026).
Penyuluhan bukan sekadar rutinitas administratif, kegiatan ini diposisikan sebagai investasi jangka panjang bagi kehormatan individu dan institusi. Dengan menghadirkan seluruh unsur satuan, mulai dari Dandim, perwira staf, Danramil, hingga PNS dan Persit, Kodim 0723/Klaten menegaskan bahwa kepatuhan terhadap hukum adalah tanggung jawab kolektif yang harus dibumikan dalam kehidupan sehari-hari prajurit dan keluarganya.
Narasumber, Joko Nugroho, S.H., Ps. Kasidukbankum Kumdam IV/Diponegoro, memaparkan bahwa pemahaman hukum harus berujung pada perubahan perilaku nyata. Menurutnya, pengetahuan tentang aturan tidak akan efektif bila tidak diikuti oleh kemampuan mengendalikan diri. Banyak kasus yang berawal dari ketidaktahuan atau kelalaian kecil yang kemudian berkembang menjadi masalah hukum serius yang merugikan individu, keluarga, dan nama baik satuan. Oleh karena itu, edukasi hukum diarahkan pada pencegahan dan penguatan kontrol diri.
“Pemahaman hukum bukan hanya sebatas mengetahui aturan, tetapi bagaimana setiap personel mampu mengimplementasikannya dalam tindakan nyata. Kendalikan perilaku, jauhi setiap bentuk pelanggaran, sehingga tidak muncul penyesalan di kemudian hari. Dengan demikian, kehormatan pribadi, keluarga maupun institusi TNI AD akan tetap terjaga,” tegas Joko Nugroho di hadapan peserta penyuluhan.
Dandim 0723/Klaten, Letkol Inf Slamet Hardianto, S.H., M.I.P., menyambut baik pelaksanaan penyuluhan dan menekankan peran kepemimpinan dalam menegakkan disiplin serta etika. Menurut Dandim, menjaga kehormatan institusi dimulai dari perilaku setiap individu, pimpinan harus menjadi teladan yang konsisten dalam mempraktikkan nilai-nilai hukum dan profesionalisme. Ia berharap materi yang disampaikan menjadi pedoman praktis bagi seluruh personel dalam bertugas maupun bermasyarakat.
Dalam arahannya, Dandim turut menekankan pentingnya tiga pilar, disiplin sebagai fondasi profesionalisme, etika dalam interaksi internal dan publik, serta kepatuhan hukum sebagai standar perilaku prajurit. Ia menegaskan bahwa pembinaan yang berkelanjutan akan memperkecil potensi pelanggaran dan memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi TNI AD.
Penyuluhan diisi dengan paparan kasus nyata, penjelasan ketentuan hukum yang relevan bagi kehidupan dinas dan pribadi, serta diskusi interaktif yang melibatkan peserta. Sesi tanya jawab berlangsung dinamis, banyak anggota yang mengajukan skenario praktis untuk mendapatkan panduan pengambilan keputusan saat menghadapi tekanan atau situasi berisiko. Antusiasme peserta menjadi indikator bahwa kebutuhan akan pemahaman hukum di lingkungan militer dan keluarga besar TNI AD sangat tinggi.
Beberapa langkah implementatif yang disepakati untuk memperkuat efek penyuluhan antara lain, sosialisasi berkala di tingkat Koramil, pembentukan kelompok diskusi kecil untuk membahas etika dan hukum, serta penguatan peran pembina dalam memantau dan membimbing anggota yang berisiko. Langkah-langkah ini dimaksudkan agar penyuluhan tidak berhenti sebagai kegiatan sekali waktu, melainkan menjadi bagian dari ritme pembinaan yang berkelanjutan.
Peran keluarga, termasuk Persit, juga mendapat sorotan khusus. Keluarga dipandang sebagai lingkungan pertama yang membentuk sikap dan kebiasaan, dukungan keluarga dalam menanamkan nilai taat hukum akan memperkuat upaya pencegahan pelanggaran. Oleh karena itu, materi penyuluhan dirancang agar relevan tidak hanya bagi prajurit, tetapi juga bagi PNS dan anggota Persit yang berperan dalam membentuk iklim keluarga yang sehat dan taat aturan.
Dampak jangka panjang yang diharapkan dari program ini adalah menurunnya angka pelanggaran, meningkatnya kualitas pembinaan personel, serta terbangunnya kepercayaan publik terhadap TNI AD. Budaya sadar hukum yang kuat akan memperkaya profesionalisme prajurit dan menjaga martabat institusi di mata masyarakat.
Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung tertib, aman, dan mendapat sambutan positif dari peserta. Penyuluhan Hukum Kodim 0723/Klaten menjadi contoh nyata bagaimana pembinaan personel yang terencana dan berkelanjutan dapat menjadi benteng pencegahan terhadap pelanggaran hukum sekaligus menjaga kehormatan pribadi, keluarga, dan institusi. Dengan konsistensi pelaksanaan dan pengawasan yang ketat, upaya ini diharapkan mampu menumbuhkan generasi prajurit yang tidak hanya terampil secara militer, tetapi juga matang secara hukum dan etika.
( Pitut Saputra )
