Cimahi – metropaginews.com || Kedatangan Ditjen Bina pembangunan Daerah Kementrian Dalam Negri, di sambut baik oleh pemerintah kota Cimahi. kedatanganya untuk memonitoring standar pelayanan minimal ( SPM ) di kota Cimahi yang digelar di halaman Gedung Technopark, Jl.Baros Utama No.78, Leuwigajah, Kec. Cimahi Selatan Kota Cimahi, Rabu (2/11/2022).
Rombongan Ditjen Pembangunan Daerah kementrian Dalam Negri yang di pimpin oleh Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
Sri purwaningsih, S.H., MAP., menyaksikan demo petugas pemadam kebakaran dan rescue kota Cimahi dalam penanggulangan kejadian dalam mengatasi berbagai hal yang berhubungan dengan tugas pokok pemadam kebakaran dan rescue, seperti diantaranya, cara mematikan api di tabung gas, cara menaklukkan ular, dan berbagai cara penanganan antisipasi lainnya.
Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah,
Sri purwaningsih, S.H., MAP., dalam sambutannya mengatakan, monitoring yang terkait dengan penerapan SPM di bidang pemadaman kebakaran adalah hasil dari diskusi Cimahi yang terdiri dari 3 kecamatan, kerana Cimahi kota penduduknya tidak sama dengan kabupaten, Cimahi sudah di bagi kavlingnya, wilayah selatan wilayah industri, Cimahi Tengah wilayah Jasa, Cimahi Utara wilayah Hunian.
Ia juga menjelaskan, dalam tiga wilayah tersebut Cimahi tetap mempunyai masalah yang sama termasuk kebakaran.
“Damkar tersebut mempunyai tugas maskipun belum mandiri yang harusnya OPD yang mandiri, karena tugas Damkar sangat banyak, tetapi jangan sampai lupa dengan fungsinya Damkarnya harus pokus ke SPM, (Standar Pelayanan Minimal) dalam undang-undang No 23 tahun 2014, kewajiban penyelenggara kewajiban Daerah,” Katanya.
Kepada awak media, Sri purwaningsih, S.H.,MAP.,
Menjelaskan, Pemerintah pusat melakukan monitoring evaluasi terhadap SPM, dalam kewajiban pemerintah daerah yang menjadi hak warga negara. 6 bidang urusan yang mulai dari PU, Perkim, Sosial, pendidikan, kesehatan dan trantibum linmas.
“Kami dari pemerintah pusat melihat memonitor urusan yang wajib pemerintah kota Cimahi di dalam bidang pemadaman kebakaran, karena ada urusan wajibnya yang menjadi hak setiap warga Negara atau hak warga Kota Cimahi, tatkala terjadi kebakaran
Pemerintah harus quick respon, memberikan penanggulangan secara cepat. Dan kami tadi melihat di Satpol PP ada Anggaran sebesar 1,9 Miliar APBD nya,” ucapnya.
“Kami mau melihat sejauh mana yang di arahkan untuk tugas Damkar, karena itu yang menjadi prioritas yang sesuai undang-undang, SPM itu adalah prioritas bagi penyelenggara pemerintahan Daerah dan prioritas bagi belanja daerah. Kota Cimahi dari sisi APBD nya sangat bagus,
Quick respons yang dilakukan Damkar sangat bagus, secara keseluruhan Cimahi dalam SPM menduduki peringkat ke dua,” ucapnya.
Ditempat yang sama, Kasat Pol PP kota Cimahi Danis mengatakan, fihaknya sangat mengapresiasi kunjungan dari Kemendagri tersebut, terhadap kota Cimahi karena menjadi juara dua dan yang juara satu nya Ciamis.
” Kemendagri berharap evaluasi yang di prioritaskan, dengan apa yang di perlihatkan oleh Damkar kota Cimahi,kita di beri waktu dua bulan untuk bisa mengalahkan siapa tahu kita menjadi juara satu.
Kabid Damkar menjelaskan dalam SPM pemadaman kita selalu menyiapkan 3 yunit sesuai standar, yaitu ; satu Rescue, satu pancar,
dan satu supaya. Untuk evakuasi atau penyelamatan kita bekerjasama dengan pihak RS melalui PMI, dan wilayah setempat,” pungkasnya. (*)
Reporter : Rustandi
