BREBES – METROPAGINEWS.COM || DPRD Provinsi Jawa Tengah menyatakan dukungannya terhadap aspirasi pemekaran wilayah Brebes Selatan menjadi daerah otonom baru (DOB). Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala regulasi yang perlu diselesaikan agar seluruh persyaratan pemekaran dapat terpenuhi.
“Prinsipnya, DPRD Jateng mendukung usulan ini. Persoalannya ada pada regulasi. Karena itu, kami akan berjuang bersama agar persoalan regulasi tersebut bisa dituntaskan,” kata Sarif.
Ia menjelaskan, DPRD Jateng telah menjalin komunikasi dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri untuk membahas persoalan regulasi pemekaran. Peninjauan juga terus dilakukan guna memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sebelum proses pembahasan memasuki tahap paripurna.
“Kami terus melakukan peninjauan agar hasilnya presisi. Jangan sampai ketika sudah diparipurnakan, ternyata hasil pansus dikembalikan karena ada persyaratan yang belum terpenuhi,” ujarnya.
Sarif berharap tahapan pembahasan dapat dituntaskan sebelum Januari 2027. Jika memungkinkan, DPRD Jateng bersama pihak terkait juga akan melakukan koordinasi ke Jakarta pada Oktober untuk membahas kelanjutan proses pemekaran dengan pemerintah pusat.
BACA JUGA : Sinergi Ekosistem Online Delanggu merayakan 5 tahun kebersamaan komunitas Ojol gabungan Delanggu Free Rider
Sementara itu, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Asrar menyampaikan permohonan maaf apabila kinerja pansus belum memenuhi harapan masyarakat Brebes Selatan. Meski demikian, ia memastikan pansus tetap berkomitmen mengawal aspirasi masyarakat hingga seluruh tahapan pembahasan selesai.
Asrar menjelaskan, pansus telah melakukan sejumlah kegiatan, termasuk pertemuan dengan masyarakat Brebes untuk mendengarkan kondisi dan kebutuhan wilayah yang diusulkan menjadi daerah otonom baru. Pansus juga melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Timur untuk mempelajari pengelolaan aset daerah sebagai salah satu aspek yang perlu dipersiapkan dalam proses pemekaran.
Dari sisi administrasi pemerintahan, perwakilan Pemotdaker Setda Provinsi Jawa Tengah menyatakan menghormati aspirasi masyarakat Brebes Selatan. Pemerintah provinsi siap membantu pemenuhan persyaratan yang diperlukan serta mendukung koordinasi dengan Komisi II DPR RI dan Kementerian Dalam Negeri.
Wakil Ketua Pansus, Naryoko, mengingatkan bahwa Brebes Selatan berpotensi menjadi contoh bagi daerah lain yang juga mengusulkan pemekaran. Oleh karena itu, seluruh proses perlu dipersiapkan secara hati-hati agar pembentukan daerah baru benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Anggota Pansus, Musyaffa, menambahkan bahwa penguatan naskah akademik menjadi salah satu pekerjaan penting yang harus diselesaikan. Dokumen tersebut perlu menggambarkan secara komprehensif kesiapan wilayah, termasuk aspek fiskal, kemampuan penyelenggaraan pemerintahan, serta potensi pembangunan setelah pemekaran.
(Mistam)
Komentar Klik di Sini