Sabtu, Februari 15, 2025

Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Resesi Ekomomi Indonesia

Must Read

Opini – metropaginews.com || Sesuai dengan tujuan sistem ekonomi nasional, kebijakan fiskal selain kebijakan moneter dapat digunakan sebagai alat utama untuk mencapai tujuan nasional, terutama yang lebih bersifat ekonomi. Di era demokrasi ini, pentingnya kebijakan fiskal dalam mempengaruhi perekonomian Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan dalam sistem pembangunan Indonesia.

Kebijakan desentralisasi digunakan untuk mengubah kebijakan yang sebelumnya sangat tersentralisasi. Keberadaan kebijakan dalam dunia ekonomi adalah sebagai landasan atau dasar semua kegiatan yang berhubungan dengan dunia ekonomi baik dalam ruang lingkup kecil hingga besar.

Pada penerapannya manajemen keuangan negara harus sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2003 dan tiga prinsip pokok yaitu Perfomance Based Budgeting, Medium Term Expenditure Framework (MTEF), dan Unified Budget. Diharapkan dengan mengimplementasikan ketiga prinsip tersebut dapar menciptakan profesionalitas dalam pengelolaan anggaran negara, transparansi dan akuntabilitas.

Dalam hal mengatasi resesi ekonomi saat ini peran kebijakan fiskal sangat mempengaruhi perekonomian di Indonesia agar dapat membawa perubahan besarbesaran dalam sistem pembangunan Indonesia.

Sentuhan ini juga dirasakan dalam pola kebijakan yang ada sebelumnya amat sentralistik ikut mendapatkan reformasi melalui kebijakan desentralistik.

Menurut Rondinelli (2020) desentralisasi merupakan pemindahan wewenang dan tanggung jawab serta fungsi publik dari pemerintah pusat kepada sector swasta atau organisasi pemerintahan yang ada di bawahnya. Pada dasarnya perubahan kebijakan fiskal ini sangat ditentukan oleh keterlibatan pemerintah dalam aktivitas ekonomi, hal ini sesuai dengan peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan pada rakyatnya salah satunya dengan menggunakan instrumen kebijakan fiskal yang sesuai.

Belum lama ini pemerintah menaikan BBM Bersubsidi. Sebelum mengambil kebijakan pemerintah seharusnya berfikir matang-matang untuk mengambil kebijakan itu, apakah kenaikan pajak itu memberatkan rakyat atau tidak. jika pemerintah asal-asalan dalam mengambil kebijakan maka yang akan terjadi adalah pembangkangan oleh rakyat, yang disebabkan adanya mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Pemerintah tidak boleh hanya memikirkan keuntungan saja, tapi dalam mengambil kebijakan pemerintah juga harus memikirkan konsekuensi dari setiap tindakan.

Bukankah negara demokrasi itu adalah negara yang dibuat dari rakyat, oleh rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat. Jangan karena salah dalam menerapkan kebijakan, akhirnya dapat membuat kericuhan sehingga tidak tercapai peran kebijakan fiskal yang baik dalam mempengaruhi pembangunan demokrasi di Indonesia.

Selain hal tersebut diatas peran kebijakan fiskal terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia adalah untuk mengoptimalkan penggunaan Sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya merupakan salah satu komponen penting yang harus ada dalam sebuah negara, tanpa kehadiran dua komponen tersebut maka kegiatan perekonomian akan terancam musnah. Sumber daya pada dasarnya dibagi menjadi dua yakni sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Sumber daya alam sebagai bahan dasar untuk kegiatan produksi namun juga langsung bisa dikonsumsi oleh manusia. sedangkan sumber daya manusia sebagai aspek pengelola dari sumber daya alam yang masih mentah menjadi produk yang siap pakai atau sudah matang siap untuk dikonsumsi. Kehadiran kebijakan fiskal adalah untuk menyeimbangkan antara sumber daya alam yang ada dengan sumber manusia yang ada, karena jika hanya salah satunya yang menonjol akan menimbulkan sebuah ketimpangan dan permasalahan baru.

Contohnya ketika sumber daya alam melimpah dan tidak ada tenaga ahli yang mengelola maka sumber daya yang ada akan menumpuk dan tidak ada gunanya. Di sisi lain ketika sumber daya manusia atau para ahli banyak dan tidak ada sumber daya alam yang memadai maka mereka akan beralih ke negara lain, karena mereka beranggapan tenaganya tidak didayagunakan di negaranya sendiri. Pemerintah juga tidak boleh pilih kasih dengan mengimport tenaga lain dari luar negeri sedangkan rakyat sendiri banyak yang menjadi pengangguran.

Jika hal ini terus dilaksanakan bukan tidak mungkin pembangunan demokrasi tidak akan berjalan. Maka kebijakan fiskal disini berfungsi sebagai penyeimbang dan pengoptimalan sumber daya yang ada baik dari alam dan manusianya, manusia disini yang dimaksudkan adalah pekerja dari negeri sendiri bukan dari negeri asing.

Penulis : Muhammad Yusuf, S,Sos ., M.M
Dosen STIA Bandung

Facebook Comments

Latest News

Dekat Bandara Soekarno-Hatta, Provinsi Banten Bisa Menjadi Embarkasi

BANTEN - METROPAGINEWS.COM ll Penjabat (Pj) Gubernur Banten A Damenta mengatakan Asrama Haji Grand El Hajj Provinsi Banten dekat...

More Articles Like This


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/metropaginews/public_html/wp-includes/functions.php on line 5464