Sabtu, Maret 2, 2024

Pentingnya SPMI Untuk Akreditasi Perguruan Tinggi

Must Read

Opini – Metropaginews.com || Kondisi perguruan tinggi di Indonesia masih banyak yang belum melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan standar mutu, hingga pada akhirnya kredibilitas perguruan tinggi masih belum memuaskan para stakeholders.

Bila penyelenggara pendidikan tinggi di Indonesia tidak segera melakukan upaya-upaya nyata meningkatkan kualitas input, proses, output maupun outcome, maka eksistensi perguruan tinggi tersebut akan semakin surut.
Pemerintah Indonesia pada tahun 2003 melalui Direktorat Akademik mulai menggagas kegiatan penjaminan mutu (quality assurance) di perguruan tinggi. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Higher Education Long Terms Strategy (HELTS) 3002-1010, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan kegiatan yang wajib dilakukan.

Berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti), dengan mengaturnya di dalam satu bab tersendiri, yaitu Bab III UU Dikti, Pasal 53 dalam Bab III UU Dikti tersebut mengatur bahwa SPM Dikti terdiri atas : (1) Sistem Penjaminan Mutu
perguruan tinggi minimal setiap setahun sekali, mulai dari bagaimana pelaksanaanya, monitoring, evaluasi sampai dengan tindak lanjut. Jika program studi atau perguruan tinggi hanya meningkatkan mutu semata-mata guna mencapai nilai akreditasi yang baik dan tidak berfokus dalam bagaimana menjalankan SPMI secara efektif, maka ada kecenderungan mutu internal tidak akan meningkat.

Hal terpenting guna mencapai akreditasi yang baik adalah dengan menerapkan pola penjaminan mutu yang diharapkan tumbuh budaya mutu mulai dari bagaimana menetapkan standar, melaksanakan standar, mengevaluasi pelaksanaan standar, dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan standar. Dengan meningkatkan mutu internal terlebih dahulu, dapat dipastikan proses akreditasi juga akan baik.

Menurut buku pedoman SPMI yang disusun oleh Kemenristek Dikti Direktorat Penjaminan Mutu 2018 terdapat beberapa jenis SPMI, yaitu SPMI jenis pendidikan akademik, SPMI jenis pendidikan vokasi dan jenis pendidikan profesi.

Beberapa kendala yang ada bukan semata masalah kinerja organisasi didalamnya, tetapi juga menyangkut masalah kebijakan makro dan implementasinya dilapangan. Hal ini tentunya tidak hanya memperlemah penjaminan mutu internal tetapi juga memperlemah perbaikan mutu secara keseluruhan.

Menurut pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Dikti 2018, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 53 UU Dikti, SPM Dikti terdiri atas SPMI dan SPME atau akreditasi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom atau mandiri untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang di singkat PPEPP, yaitu: (1) Penetapan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, (2) Pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, (3) Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, (4) Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN DIkti dan Standar DIkti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi, dan (5) Peningkatan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan perbaikan standar
yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan.

Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.
Lima langkah utama yaitu PPEPP seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam SPMI di suatu peguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

Internal (SPMI) yang dikembangkan oleh perguruan tinggi, dan (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) yang dilakukan melalui akreditasi.
Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perguruan tinggi sebagaimana diuraikan di atas, maka kebijakan dan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang merupakan suatu sistem di dalam (internal) perguruan tinggi harus merupakan sistem yang otonom, ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Unit penjaminan mutu internal fakultas yang merupakan bagian dari unit penjaminan mutu universitas, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas pengawasan (monitoring), pengendalian, dan evaluasi secara internal terhadap seluruh unit kerja di lingkungan fakultas.

Maka untuk pedoman pelaksanaan tugas tersebut, bagian unit internal fakultas mengeluarkan standar unit internal agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Setiap perguruan tinggi dapat mengembangkan SPMI secara otonom atau mandiri, namun terdapat hal mendasar yang harus ada di dalam SPMI setiap perguruan tinggi. Di dalam Pasal 52 ayat (2) UU Dikti disebutkan bahwa penjaminan mutu dilakukan melalui lima langkah utama yang di singkat PPEPP, yaitu: (1) Penetapan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan penetapan standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, (2) Pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan pemenuhan standar yang terdiri atas SN Dikti dan standar yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, (3) Evaluasi pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan pembandingan antara luaran kegiatan pemenuhan standar dengan standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi, (4) Pengendalian pelaksanaan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan analisis penyebab standar yang terdiri atas SN DIkti dan Standar DIkti yang telah ditetapkan oleh perguruan tinggi yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi, dan (5) Peningkatan Standar Dikti, yang merupakan kegiatan perbaikan standar
yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti agar lebih tinggi dari pada standar yang terdiri atas SN Dikti dan Standar Dikti yang telah ditetapkan. Hal ini berarti bahwa kelima langkah utama tersebut harus ada dalam melaksanakan SPMI, bahkan merupakan inti dari SPMI di setiap perguruan tinggi.

Lima langkah utama yaitu PPEPP seperti yang sudah dijelaskan diatas, dalam SPMI di suatu peguruan tinggi merupakan proses implementasi Standar Dikti dalam SPMI. Menurut Pasal 54 UU Dikti, standar yang harus digunakan di dalam SPMI setiap perguruan tinggi adalah Standar Dikti yang terdiri atas SN Dikti yang ditetapkan oleh Menteri, dan Standar Dikti yang ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada SN Dikti.

Menurut pasal 3 ayat (2) Permenristekdikti No. 62 Tahun 2006 tentang SPM Dikti, SPMI disuatu perguruan tinggi direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi. SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi secara berkelanjutan (continuous improvement), sebagaimana diatur oleh Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas Pasal 91 PP No. 19 Tahun 2005 tentang SNP.

Penulis : Moch Anwar, S,sos ., M.AP
Dosen STIA Bagasasi Bandung

ONLINE TV NUSANTARA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest News

Korban Penipuan Minta LP, Polres Magetan Enggan Keluarkan LP, Pengamat Kepolisian Didi Sungkono Bicara

SURABAYA - METROPAGINEWS.COM || Polres Magetan Polda Jatim, tolak mengeluarkan Laporan Polisi (LP) dalam kasus penipuan yang menimpa korban...

More Articles Like This


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/metropaginews/public_html/wp-includes/functions.php on line 5373