Oleh: Gervasius Franolni Rhaki, Mahasiswa IFTK Ledalero
OPINI – METROPAGINEWS.COM || Indonesia tengah berada dalam situasi genting. Gelombang protes yang merebak di berbagai daerah dalam beberapa pekan terakhir mencerminkan jeritan rakyat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai kian membebani. Mulai dari kenaikan tunjangan DPR, peningkatan pajak di sejumlah wilayah, hingga kebijakan lain yang dianggap mempersempit ruang hidup rakyat, sementara justru menguntungkan segelintir elit politik.
Rakyat pun semakin khawatir akan masa depannya. Sistem dan kebijakan yang semula dijanjikan untuk kesejahteraan, kini dimodifikasi menjadi lahan kepentingan kelompok tertentu. Di sinilah letak luka: rakyat hanya dijadikan tameng, sementara para elit terus menikmati fasilitas kekuasaan.
Sebagai respons, pada aksi 25 Agustus 2025 lalu lahirlah 17+8 Tuntutan Rakyat. Beberapa di antaranya diarahkan langsung kepada DPR sebagai representasi rakyat.
Tuntutan Jangka Pendek
1. Membekukan kenaikan gaji anggota DPR dan membatalkan fasilitas baru, termasuk pensiunan.
2. Mempublikasikan transparansi anggaran terkait gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
3. Mendorong Badan Kehormatan DPR memeriksa anggota yang bermasalah, termasuk melalui penyelidikan KPK.
Tuntutan Jangka Panjang
1. Melakukan pembersihan dan reformasi besar-besaran di tubuh DPR.
2. Mengesahkan dan menegakkan UU Perampasan Aset Koruptor.
3. Mereformasi kepemimpinan dan sistem kepolisian agar lebih profesional dan humanis, termasuk revisi UU Kepolisian.
4. Memperkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen demi kebebasan berekspresi.
Menurut laporan Tempo (7 September 2025), tiga tuntutan jangka pendek telah direalisasikan pemerintah: pembekuan kenaikan tunjangan DPR, pembatalan fasilitas baru, serta dorongan pemeriksaan anggota DPR bermasalah. Namun sebagian besar tuntutan jangka panjang masih belum dijalankan, dan inilah yang terus menjadi fokus perhatian rakyat.
Pertanyaannya: apakah DPR akan sungguh-sungguh menjalankan tuntutan ini, atau sekadar meredam kemarahan rakyat?
Harapan rakyat jelas: DPR harus hadir sebagai lembaga yang berbau rakyat, berpihak pada rakyat, dan setia pada mandat konstitusi. Mereka dituntut untuk jujur, terbuka, dan mau berkolaborasi dengan seluruh elemen bangsa. Bila hal itu diwujudkan, maka 17+8 tuntutan ini bukan sekadar slogan, melainkan jalan menuju keadilan, kebebasan, dan kesejahteraan yang selama ini dirindukan rakyat.
Komentar Klik di Sini