MALANG -MERTOPAGINEWS.COM ll Tiga kepala desa di Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, menyatakan keberatan atas surat permintaan klarifikasi dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerbang Indonesia (GI) tertanggal 26 Mei 2025. Surat tersebut meminta data penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Tanah Kas Desa, BUMDes, dan ketahanan pangan periode 2018–2024.
Siratyudin, Kades Tulusbesar, mengungkapkan keresahannya saat ditemui di kediamannya, Jumat (30/5/2025). “Semua pengelolaan dana desa telah transparan dan sesuai prosedur. Kami keberatan karena LSM tidak pernah koordinasi sebelumnya,” tegasnya.
Tiga desa yang menerima surat serupa adalah Tulusbesar, Duwet Krajan, dan Pandanajeng. Siratyudin menyerahkan penanganan kasus ini kepada kuasa hukumnya, Solekhan Jhony, S.H. “Saya fokus kerja saja, biarkan pihak hukum yang menindaklanjuti,” ujarnya.
Prosedur Surat Dipertanyakan.
Solekhan Jhony, kuasa hukum Kades, menyoroti kejanggalan administratif surat tersebut. “Ada penggunaan logo KHYI dan stempel tidak resmi. Ini akan kami proses secara hukum,” jelasnya.
Koko Ramadhan, S.Sos., pimpinan LSM GI, membela hak organisasinya sebagai kontrol sosial. “LSM berfungsi mengawal tata kelola desa sesuai UU No. 6/2014. Jika desa tidak kooperatif, kami berhak melapor,” katanya. Namun, ia mengakui adanya oknum LSM yang tidak melakukan pembinaan lapangan.
“Kecamatan Minta Pendekatan Kolaboratif
Firman, Plt. Camat Tumpang, menanggapi via telepon: “LSM boleh berkirim surat, tetapi harus didahului dialog langsung. DPMD Malang pun sudah membina desa terkait BUMDes dan Tanah Kas Desa.” Ia menyesalkan surat yang dikirim tanpa verifikasi lapangan.
“Prosedur yang benar adalah konfirmasi ke desa terlebih dulu. Jangan sampai memicu kesalahpahaman,” pungkas Firman. (IPD)
Reporter :AZz
Komentar Klik di Sini