MALANG – METRIPAGINEWS.COM || Kondisi memanas di kawasan hutan wilayah RPH Kalipare dan RPH Sukowilangun, BKPH Sumberpucung, KPH Blitar, memunculkan pertanyaan besar: di mana negara saat rakyat kecil yang menggantungkan hidup dari lahan garapan justru diteror dan diadu domba? Rabu (13/5/2026).
Aktivis LSM Gerrindo, Yudi, menilai kisruh yang menimpa petani tebu atau pesanggem di wilayah Kalipare bukan persoalan biasa. Ia menyebut ada pembiaran yang membuat kelompok tertentu leluasa bergerak, merusak tanaman petani, memasang klaim sepihak lewat banner-banner kuning, hingga memecah hubungan warga dengan LMDH.
“Pesanggem bekerja melalui mekanisme yang jelas, di bawah koordinasi LMDH. LMDH itu mewakili masyarakat desa hutan dan bermitra dengan Perhutani. Jadi kalau sekarang muncul kelompok yang seenaknya mengklaim lahan, merusak tanaman, lalu membuat warga saling lapor polisi, ini pertanyaannya: siapa yang membiarkan?” tegas Yudi.
Menurutnya, Dinas Kehutanan dan Perhutani tidak bisa hanya menjadi penonton. Keduanya memiliki kewenangan besar dalam pengawasan, perlindungan hutan, serta pengendalian pemanfaatan lahan kawasan hutan. Jika konflik liar terus terjadi, maka publik berhak mempertanyakan fungsi pengawasan negara.
“Kalau kewenangan sebesar itu masih kecolongan, berarti ada yang tidak beres. Jangan sampai hukum tajam ke rakyat kecil tapi tumpul ke kelompok yang diduga bermain di balik konflik ini,” katanya.
Yang lebih mengejutkan, salah satu pesanggem mengaku mendapat intimidasi dari kelompok tertentu yang disebut-sebut membawa nama aparat. Bahkan muncul pengakuan adanya pihak yang mengklaim pergerakannya dikawal puluhan Brimob bersenjata lengkap.
“Kalau benar ada pencatutan nama aparat untuk menakut-nakuti warga, itu sangat berbahaya. Negara tidak boleh kalah oleh kelompok yang memakai tekanan dan teror untuk menguasai lahan,” lanjutnya.
Situasi di Kalipare kini dinilai bukan lagi sekadar konflik lahan biasa, melainkan sudah mengarah pada upaya sistematis menciptakan ketakutan di tengah masyarakat desa hutan. Warga yang selama ini hidup dari bertani justru dibuat resah oleh munculnya kelompok-kelompok yang dianggap mendadak merasa paling berhak atas lahan kawasan hutan.
Dari hasil investigasi awak media, kemunculan banner-banner kuning dan klaim lahan di beberapa titik RPH Kalipare dan Sukowilangun diduga bukan gerakan spontan. Ada dugaan kuat keberadaan aktor intelektual yang memainkan konflik dari belakang layar demi kepentingan tertentu.
Jika negara terus lamban hadir, maka konflik horizontal antarwarga hanya akan semakin melebar. Aparat penegak hukum, Perhutani, dan Dinas Kehutanan dituntut segera bertindak tegas, membongkar dalang di balik kegaduhan lahan hutan Kalipare sebelum situasi semakin liar dan rakyat kecil kembali menjadi korban. (AZz).
Komentar Klik di Sini