FISIP UNIRA Malang Gelar Nobar dan Diskusi Kritis Film Pesta Babi dalam Peringatan 28 Tahun Reformasi

MALANG — METROPAGINEWS.COM || Dalam rangka memperingati 28 tahun Reformasi 1998, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Raden Rahmat Malang menggelar kegiatan nonton bareng (nobar) film Pesta Babi yang dirangkai dengan diskusi publik di Kedai Potrojoyo, Kepanjen, Kamis (21/5/2026).
Kegiatan tersebut diikuti oleh mayoritas mahasiswa FISIP UNIRA Malang bersama sejumlah organisasi kepemudaan dan lembaga, di antaranya Intip Institute, PMII UNIRA Malang, dan KORTAG Institute.
Tidak sekadar menjadi ruang apresiasi film, kegiatan ini berkembang menjadi forum diskusi akademik yang membahas isu demokrasi, pembangunan, relasi kekuasaan negara, hingga dinamika sosial-politik di Papua. Diskusi berlangsung interaktif dengan partisipasi aktif peserta dalam menyampaikan pandangan dan pertanyaan kritis.
Hadir sebagai pemantik diskusi sejumlah akademisi dan peneliti UNIRA Malang, yakni Husnul Hakim Sy., Dewi Ambarwati, M. Imron, M. Davis Assidqi, serta M. Latif.
Dalam pemaparannya, Husnul Hakim menilai bahwa berbagai persoalan di Papua tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan berkaitan dengan desain kebijakan jangka panjang atas wilayah yang memiliki potensi sumber daya alam besar.
“Perlu dipertanyakan apakah proyek strategis nasional di Papua benar-benar hanya ditujukan untuk ketahanan pangan. Pelibatan militer yang masif saat ini juga dinilai memiliki kemiripan dengan pola kekuasaan pada era Orde Baru,” ujarnya.
Sementara itu, Dewi Ambarwati menyoroti persoalan dari perspektif hukum dan demokrasi. Ia menyatakan bahwa kebijakan publik saat ini dinilai semakin jauh dari partisipasi masyarakat.
“Dalam negara demokrasi, hukum seharusnya menjadi instrumen perlindungan masyarakat, bukan sekadar alat legitimasi kekuasaan,” katanya.
Pandangan serupa disampaikan M. Imron yang mengkritik arah kebijakan negara yang dianggap semakin menjauh dari kepentingan masyarakat kecil.
“Negara hari ini tampak lebih sibuk menjaga kepentingan kekuasaan dibandingkan berpihak kepada rakyat,” tegasnya.
Adapun M. Latif meninjau persoalan Papua dari perspektif psikologi sosial dan sejarah kolonialisme. Menurutnya, kebijakan yang tidak sensitif terhadap luka sejarah berpotensi memperbesar konflik sosial di masa mendatang.
“Kebijakan yang mengabaikan memori kolektif masyarakat Papua dapat memunculkan kekhawatiran baru, terutama dengan meningkatnya keterlibatan militer dalam kehidupan sipil,” jelasnya.
Melalui kegiatan ini, FISIP UNIRA Malang berharap ruang akademik dapat terus menjadi wadah tumbuhnya kesadaran kritis mahasiswa terhadap isu demokrasi, keadilan sosial, dan hak-hak masyarakat di tengah dinamika kebijakan negara saat ini.
Reporter : Tim