JAKARTA – METROPAGINEWS.COM || Memasuki usia ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (DPP LPKAN Indonesia) mengajak seluruh aparatur negara menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang introspeksi, evaluasi, sekaligus pembuktian nyata dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
Kemerdekaan, menurut LPKAN, tidak cukup dimaknai sebagai perayaan seremonial, tetapi harus tercermin melalui meningkatnya kesejahteraan rakyat, pemerintahan yang bersih, serta semakin kuatnya kedaulatan bangsa.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, didampingi Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, menegaskan bahwa Indonesia membutuhkan aparatur negara yang bekerja secara sungguh-sungguh, mengedepankan integritas, serta menempatkan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas R. Mohammad Ali di Jakarta, Sabtu (15/8/2026).
Empat agenda kebangsaan LPKAN
Dalam momentum 81 tahun Kemerdekaan RI, LPKAN menyampaikan empat agenda kebangsaan yang dinilai penting untuk diperkuat.
Pertama, memperkuat semangat pengabdian yang tulus dan all out.
LPKAN mengingatkan bahwa sumpah jabatan merupakan ikrar kepada Tuhan, bangsa, dan negara. Karena itu, aparatur negara dituntut meninggalkan ego, arogansi, serta gaya hidup berlebihan yang dapat mencederai kepercayaan masyarakat.
“Mengabdi itu artinya hadir saat rakyat susah. Melayani tanpa pamrih. Bekerja tanpa hitung-hitungan. Itu baru aparatur negara sejati,” ujar Abdul Rasyid.
Kedua, menegakkan integritas dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
LPKAN mendorong pemberantasan korupsi, pungutan liar, serta penyalahgunaan kewenangan dilakukan secara tegas dan tanpa tebang pilih.
Selain itu, penguatan sistem pengawasan internal, penerapan sistem merit dalam rekrutmen dan pengisian jabatan, serta transparansi anggaran dinilai menjadi bagian penting dalam membangun pemerintahan yang akuntabel.
“Integritas adalah harga mati. Tanpa integritas, pembangunan tidak akan pernah adil,” tegas R. Mohammad Ali.
Ketiga, mewujudkan kedaulatan dan keberpihakan ekonomi kepada seluruh rakyat Indonesia.
LPKAN menilai kemerdekaan politik harus berjalan beriringan dengan kemerdekaan ekonomi. Karena itu, terdapat empat kebijakan yang dinilai perlu menjadi perhatian, yakni perlindungan dan penguatan UMKM, petani, nelayan, dan buruh sebagai fondasi ekonomi kerakyatan.
Selanjutnya, memperkuat produk dalam negeri dan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), menjaga stabilitas harga pangan, energi, dan pendidikan agar tetap terjangkau masyarakat, serta memastikan pemerataan pembangunan hingga ke desa, daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta kawasan Indonesia Timur.
“Jangan sampai di negeri yang kaya sumber daya ini, rakyat masih kesulitan mendapatkan lapangan kerja dan menghadapi tingginya harga kebutuhan pokok. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Abdul Rasyid.
Keempat, merawat persatuan dan menjaga kedaulatan ideologi.
Di tengah tantangan polarisasi, disinformasi, dan derasnya arus informasi, LPKAN mengingatkan aparatur negara agar mampu menjadi teladan sekaligus perekat persatuan bangsa dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika.
Ajak seluruh jajaran LPKAN memperkuat pengawasan
DPP LPKAN Indonesia juga mengajak seluruh jajaran Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LPKAN Indonesia di berbagai daerah untuk semakin memperkuat konsolidasi organisasi dan pengawasan terhadap kinerja aparatur negara.
“Mari kita kobarkan semangat persatuan, bersinergi, dan berkarya bersama. Turun ke lapangan, dengar aspirasi rakyat, dan jadilah mitra pemerintah daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehat, dan berwibawa,” seru R. Mohammad Ali.
Menurutnya, pengawasan masyarakat harus diarahkan untuk memastikan setiap program pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
LPKAN tegaskan posisi sebagai mitra strategis pemerintah
LPKAN Indonesia menegaskan komitmennya sebagai garda pengawas kinerja aparatur negara sekaligus mitra strategis pemerintah yang kritis, konstruktif, dan berbasis data.
“Pengawasan bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan atau menjatuhkan pemerintahan, tetapi memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” pungkas R. Mohammad Ali.
Dalam momentum Hari Kemerdekaan ke-81, LPKAN juga menyampaikan penghormatan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, guru, tenaga kesehatan, serta para relawan yang selama ini mengabdikan diri untuk bangsa dan negara.
LPKAN menilai Indonesia tidak boleh berhenti pada kebanggaan terhadap sejarah masa lalu. Nasionalisme pada abad ke-21 harus diwujudkan melalui kerja nyata: jujur dalam menjalankan jabatan, profesional dalam memberikan pelayanan, berani melawan korupsi, mencintai produk dalam negeri, menjaga persatuan, serta bekerja sungguh-sungguh untuk kepentingan rakyat.
Kemerdekaan adalah warisan para pahlawan. Kedaulatan, keadilan, dan kemakmuran adalah tugas generasi hari ini.
(Redho Fitriyadi)
Komentar Klik di Sini