JAKARTA – METROPAGINEWS.COM II Nelayan Muara Angke yang bernaung di dalem HimpunanNelayan Seluruh Indonesia ( HNSI ) meminta agar Presiden RI Prabowo Subianto turun tangan untuk membatalkan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) soal pembatasan zona penangkapan ikan.
“Nelayan Muara Angke HNSI Minta Presiden Turun Tangan Batalkan Pemberlakuan Sistem Zonasi,” ungkap Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) sekaligus Ketua RW 21, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, Nunung (60) saat diwawancarai di Muara Angke, Jakarta Utara, Senin (14/4/2025).
Nunung mengatakan,selama ini nelayan di Muara Angke sudah menaati kewajibannya kepada pemerintah, seperti membayar pajak.
Tapi, para nelayan khawatir apabila ada pembatasan zona penangkapan ikan, mereka tidak lagi mampu membayar pajak tersebut.
Pasalnya, usai diberlakukannya pembatasan itu, hasil tangkapan ikan para nelayan sedikit dan pendapatannya pun cenderung menurun.
“Tapi, kami tidak diberi kebebasan mencari ikan, bagaimana kami membayar itu? Kami mohon kepada Bapak Presiden dan Menteri Perikanan mencabut kebijakan tersebut,” jelas Nunung.
Sedangkan Pengurus DPD HNSI DKI Jakarta Tri Sutisno, berharap Prabowo juga membatalkan kebijakan pemberlakukan kapal nelayan harus menggunakan Vessel Monitoring System (VMS) atau mesin pendeteksi keberadaan kapal karena harganya yang mencapai Rp 16 juta.
“Kami memohon kepasa Bapak Presiden melihat nelayan GT-5 dan GT-30 khususnya untuk pemasangan VMS dihentikan dulu,” pungkas Tri.( Cip)
Komentar Klik di Sini