Selasa, Juni 18, 2024

Uang dan Korupsi

Must Read
OPINI – METROPAGINEWS.COM || Uang sebagai alat tukar yang krusial dalam kehidupan manusia, kini seakan menjadi mantra kekayaan dan kebahagiaan. Namun, kenyataannya kekayaan bisa menjadi perangkap yang merenggut esensi kemanusiaan. Dalam lingkaran setan kekayaan, manusia dapat terjerat dalam keinginan tak terbatas, merubah mereka menjadi rakus, tamak, dan tidak pernah puas.

Salah satu tindakan konkret ketika uang menjerat diri adalah melalui tindakan korupsi. Indonesia sebagai negara hukum sendiri telah menetapkan undang-undang khusus untuk meredam penyimpangan ini. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Presiden Republik Indonesia, yang tertera pada Pasal 2 dan Pasal 3. Undang-undang ini mengatur tentang tindakan korupsi dan memberikan sanksi pidana bagi pelakunya.

Pada Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. Lebih lanjut, pada Pasal 3 menyebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliyar rupiah)”.

Namun, dalam kenyatanya ekspektasi tidak seindah realita. Meski tau bahwa tindakan ini adalah penyimpangan dengan konsekuensi logis yang ada, masih banyak korupsi yang terjadi di negara ini, yang kemudian membawa negara Indonesia kepada kerugian yang amat besar. Banyak orang-orang yang terjebak dalam lingkaran setan kekayaan, terus mencari uang tanpa merasa puas, semuanya ini demi keuntungan pribadi semata.
BACA JUGA : Kasus Perampokan di Kedungreja Disidangkan, Tak Ada Saksi yang Meringankan

Laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan, lembaga antirasuah tersebut telah menangani 1.351 kasus tindak pidana korupsi sepanjang 2004 hingga 2022. KPK paling banyak menindak pidana korupsi pada 2018, yakni mencapai 200 kasus, sedangkan terendah pada 2004 hanya 2 kasus. Berdasarkan jenis perkaranya, tindak pidana korupsi yang paling banyak ditangani KPK adalah penyuapan atau gratifikasi dengan 904 kasus sepanjang 2004 hingga 2022.

Adapun menurut laporan KPK, mayoritas tindak pidana korupsi yang dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota yakni sebanyak 548 kasus sepanjang 2004 hingga 2022. Lalu, diikuti oleh instansi kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi masing-masing sebanyak 422 kasus dan 174 kasus. Sedangkan pada tahun 2023 ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangani 85 kasus tindak pidana korupsi selama periode 1 Januari sampai 6 Oktober 2023. Perkara terbanyak berupa penyuapan atau gratifikasi dengan jumlah total 44 kasus, setara 51,76% dari total kasus korupsi yang ditangani KPK sampai akhir bulan lalu.

Perkara lain yang banyak ditangani KPK pada Januari-Oktober 2023 adalah korupsi pengadaan barang dan jasa, yaitu 32 kasus. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang (TPPU) 6 kasus, perintangan proses penyidikan 2 kasus, dan pungutan atau pemerasan 1 kasus. Menurut laporan KPK, selama periode 1 Januari-6 Oktober 2023 mayoritas tindak pidana korupsi dilakukan di instansi pemerintah kabupaten/kota, yakni sebanyak 29 kasus. Lalu di instansi kementerian/lembaga ada 26 kasus, BUMN/BUMD 20 kasus, dan pemerintah provinsi 10 kasus.

Dari segi profesi pelaku, mayoritas kasus korupsi sejak awal tahun ini dilakukan pejabat eselon I, II, III dan IV, yaitu sebanyak 39 kasus. Kemudian yang pelakunya pihak swasta ada 26 kasus, wali kota/bupati dan wakilnya 4 kasus, hakim 2 kasus, dan pengacara 2 kasus. Ada pula perkara korupsi yang pelakunya anggota DPR dan DPRD, kepala lembaga/kementerian, dan gubernur masing-masing 1 kasus, serta profesi lainnya 9 kasus.

Nah telah terbukti bahwa ketamakan dan ketidakpuasan dari suatu insan yang dimana masih terdapat kaum berdasi (para pejabat) yang terjerat dalam spiral materialisme. Saya mengambil poin penting dalam masalah ini, bahwa jika uang tidak dikelola dengan baik, dapat menjadi bumerang yang merugikan diri sendiri (insan tersebut) dan juga dapat merugikan pihak lain termasuk negara kita sendiri.

Kekayaan sejatinya dapat menjadi kekuatan untuk menebarkan berkat. Uang dapat digunakan untuk membantu sesama dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Misalnya dengan memberi bantuan kepada lembaga-lembaga maupun masyarakat yang membutuhkan. Pemahaman seperti ini penting untuk merubah cara pandang bahwa uang selalu menjadi perangkap negatif.

Pada akhirnya, opini ini menggaris bawahi bahwa uang dapat menjadi perangkap yang menjerat manusia dalam lingkaran setan kekayaan. Kekayaan dapat merubah orang menjadi rakus dan tamak, tetapi disisi lain juga memiliki potensi yang digunakan untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, diperlukan menumbuhkan sikap bijak dalam mengelola uang dan kekayaan, gunakan itu sebagai sarana untuk mencapai kehidupan yang lebih bermakna, dan tetap bertanggung jawab terhadap dampaknya bagi diri sendiri dan masyarakat. Sehingga, manusia tidak hanya terhindar dari perangkap negatif uang, tetapi juga mampu memanfaatkannya untuk menciptakan perubahan positif.


Oleh: Yohanes Novandri Diwa
Siwa Kelas XII IPA SMAK Seminari St. Yohanes Paulus II Labuan Bajo
ONLINE TV NUSANTARA

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Latest News

FORTE Kota lubuklinggau tidak pernah mengeluarkan surat mandat mendukung H.Rodi Wijaya menjadi Walikota Lubuklinggau.

Lubuklinggau - METROPAGINEWS.COM || 18/06/2024 FORTE Kota Lubuklinggau merupakan organisasi ketua rukun tetangga (RT) sekota lubuklinggau, dilatar belakangi seringnya...

More Articles Like This


Notice: ob_end_flush(): Failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/metropaginews/public_html/wp-includes/functions.php on line 5420