BerandaLintas PeristiwaDugaan Perusakan Kawasan Hutan Kalipare, Bupati LIRA Soroti Penanganan Hukum, Jangan Sampai...

Dugaan Perusakan Kawasan Hutan Kalipare, Bupati LIRA Soroti Penanganan Hukum, Jangan Sampai Kehilangan Kepercayaan Masyarakat

MALANG – METROPAGINEWS.COM || Dugaan perusakan kawasan hutan kembali menjadi sorotan setelah sejumlah kayu roboh dan bergelimpangan ditemukan di kawasan hutan Perum Perhutani KPH Blitar, BKPH Sumberpucung, RPH Sukowilangun, Kecamatan Kalipare, Kabupaten Malang. Sejumlah orang yang diduga terlibat dalam peristiwa tersebut sempat diserahkan ke Polsek Kalipare pada Selasa siang (17/11/2026).

 

Penanganan perkara tersebut memunculkan kekecewaan warga. Masyarakat Kalipare mempertanyakan proses hukum terhadap sejumlah orang yang diduga terlibat dalam aktivitas pemotongan kayu di kawasan hutan tersebut.

 

Matsuli, salah seorang warga yang turut terlibat dalam penanganan di lokasi, mengungkapkan bahwa saat kejadian terdapat tiga orang yang diduga tertangkap tangan. Namun, seseorang yang membawa gergaji mesin atau senso disebut berhasil meninggalkan lokasi.

 

Sementara itu, dua orang lainnya berinisial NG dan MK disebut membantah bahwa aktivitas pemotongan kayu tersebut telah mendapatkan izin atau rekomendasi. Menurut Matsuli, saat kejadian, BON juga berada di lokasi.

 

“Yang membawa senso atau gergaji mesin berhasil pergi dari TKP. Sedangkan dua orang lainnya, NG dan MK, membantah bahwa kegiatan tersebut sudah mendapatkan izin atau rekomendasi. BON saat berada di TKP juga diam saja. Anehnya, kok BON saja yang ditahan,” ungkap Matsuli saat diwawancarai.

 

Ia menjelaskan, dalam pemeriksaan atau Berita Acara Pemeriksaan (BAP), dirinya telah menyampaikan kronologi kejadian secara detail, termasuk terkait seseorang berinisial ST yang disebut membawa gergaji mesin.

 

“Waktu saya di-BAP, saya ceritakan secara detail. Inisial ST memegang gergaji atau senso. Saya mengambil barang bukti berupa gergaji mesin tersebut, tetapi ST langsung pergi. Sedangkan BON, NG, dan MK tetap berada di lokasi untuk menjelaskan kepada petugas Perum Perhutani. Saat itu juga kami memanggil Camat Kalipare,” jelasnya.

 

Matsuli menambahkan, Camat Kalipare saat itu menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah memberikan izin pemotongan kayu di kawasan hutan. Pernyataan tersebut, menurut Matsuli, bertolak belakang dengan keterangan tiga orang yang diduga pelaku sebelumnya, yang mengaku telah mendapatkan izin dari Camat Kalipare.

 

“Camat Kalipare saat itu menyampaikan bahwa tidak pernah memberikan izin pemotongan kayu di kawasan hutan. Padahal sebelumnya, tiga orang yang diduga pelaku ini menyampaikan bahwa sudah mendapatkan izin dari camat,” imbuhnya.

 

Kekecewaan warga semakin memuncak lantaran mereka merasa telah membantu menangkap dan menyerahkan pihak yang diduga terlibat kepada aparat kepolisian, namun penanganan perkara dinilai belum memberikan kepastian hukum.

 

“Ya, kalau begini caranya, kita yang capek menangkap pelaku. Setelah diserahkan ke polisi, malah seperti lolos. Bukan sekali kejadian di wilayah ini. Dua kasus masih mandek di Polres Malang, sekarang tiga orang tertangkap tangan, tetapi dua orang seperti lolos dari jeratan hukum,” ujarnya.

 

Menanggapi informasi yang beredar di media, Wiwid Tuhu Prasetyanto, S.H., M.H. , Bupati LIRA Kabupaten Malang, menyampaikan bahwa pada prinsipnya hukum harus mengandung nilai kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat.

Desain tanpa judul 20261119 123509 0000

Menurutnya, kedua prinsip tersebut harus diwujudkan melalui penerapan hukum yang logis dan rasional, sehingga masyarakat dapat menaruh kepercayaan bahwa hukum benar-benar mampu memberikan keadilan.

 

“Jika hukum sampai ditafsirkan atau diterapkan secara tidak logis, maka hukum itu berpotensi kehilangan esensi, legitimasi, bahkan kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus bertindak ekstra hati-hati sekaligus ekstra keras dalam memastikan bahwa setiap proses penegakan hukum berjalan secara rasional, objektif, dan tidak menyimpang dari prinsip keadilan serta kemanfaatan,” tegasnya.

 

Lebih lanjut, Wiwid menilai bahwa apabila dalam proses penegakan hukum terdapat indikasi ketidakadilan atau tindakan yang tidak logis, maka mekanisme pengawasan dan pengaduan terhadap aparat penegak hukum harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

 

Menurutnya, masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada lembaga pengawas yang berwenang, seperti Ombudsman Republik Indonesia maupun lembaga pengawasan independen lainnya sesuai dengan kewenangannya. Pengaduan juga dapat disampaikan kepada atasan langsung atau institusi yang menaungi aparat pelaksana penegakan hukum tersebut.

 

Ia menegaskan, mekanisme pengawasan merupakan bagian penting dalam menjaga profesionalitas aparat serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai aturan dan tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat.

 

“Penegakan hukum tidak cukup hanya berpegang pada bunyi aturan secara formal, tetapi juga harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanfaatan yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, melainkan benar-benar menjadi sarana untuk mewujudkan keadilan,” pungkasnya.

Komentar Klik di Sini