BANYUWANGI – METROPAGINEWS.COM || Kondisi jalan di sejumlah wilayah Kabupaten Banyuwangi semakin memprihatinkan. Alih-alih dilakukan pengaspalan menyeluruh, perbaikan yang dilakukan justru terkesan setengah hati—hanya tambal sulam di titik-titik tertentu.
Faktanya di lapangan, kerusakan jalan berlubang masih mendominasi hampir di seluruh akses transportasi umum. Ironisnya, tambalan yang dilakukan justru menimbulkan permukaan bergelombang dan membahayakan pengguna jalan.
Pantauan wartawan METROPAGINEWS.COM, kerusakan terlihat jelas di kawasan strategis, seperti di lampu merah (traffic light) depan Masjid Agung Baiturrahman. Hingga kini, belum ada perbaikan signifikan selain tambalan parsial.
“Dari Banjarejo sampai ke arah Lateng, jalannya rusak hampir merata. Ditambal malah jadi tidak rata dan makin tidak nyaman dilalui,” keluh warga.
Kondisi serupa juga terjadi di jalur Sobo–Rogojampi hingga ke arah Genteng, Glenmore, dan Kalibaru. Hampir seluruh ruas hanya mendapat “sentuhan tambalan”, tanpa perbaikan menyeluruh yang benar-benar menyelesaikan masalah.
“Perbaikannya hanya tambal saja, tidak pernah diaspal ulang,” tambahnya.
BACA JUGA : Sinergi Ekosistem Online Delanggu merayakan 5 tahun kebersamaan komunitas Ojol gabungan Delanggu Free Rider
Situasi ini memicu pertanyaan publik: ke mana arah prioritas pembangunan infrastruktur di Banyuwangi?
Di tengah potensi daerah yang besar—mulai dari sektor pertambangan hingga kehadiran perusahaan berskala nasional bahkan internasional—kondisi jalan justru jauh dari kata layak.
Ketimpangan pembangunan pun mulai terasa. Sejumlah titik tampak mulus, namun sebagian besar lainnya justru dibiarkan rusak berlarut-larut.
Padahal, jalan merupakan urat nadi aktivitas masyarakat dan ekonomi. Jika terus diabaikan, bukan hanya kenyamanan yang terganggu, tetapi juga keselamatan pengguna jalan terancam.
Seperti di kawasan Jalan Kepiting, lubang-lubang jalan masih terlihat jelas tanpa penanganan serius. Potensi kecelakaan pun semakin besar.
Masyarakat kini tidak lagi membutuhkan tambalan sementara. Mereka menuntut langkah nyata—perbaikan total, bukan solusi instan yang justru memperparah kondisi.
Jika kondisi ini terus dibiarkan, wajar bila publik mulai meragukan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan infrastruktur dasar.
(Tyo)
Komentar Klik di Sini