SURABAYA – METROPAGINEWS.COM || Khofifah Indar parawansa Gubernur Jawa Timur menghadiri acara pembukaan Musda VII DPD Demokrat Jawa Timur. Dalam sambutannya, Khofifah mendoakan Emil Elestianto Dardak bisa menjadi nahkoda Jawa Timur ke depan.
Khofifah menyatakan dirinya bersama Emil telah tujuh tahun memimpin Jawa Timur. Banyak hal yang telah dilalui keduanya untuk membawa Jawa Timur menjadi provinsi yang makmur, adil, dan sejahtera.
Gubernur Khofifah mendoakan agar Emil bisa menjadi pemimpin di Jawa Timur di masa yang akan mendatang. Doa itu disampaikan Khofifah saat membuka Musda Demokrat Jawa Timur.
“Hari ini kita bersama-sama menguatkan, dan mengantarkan Pak Emil Elestianto Dardak pada saatnya dari Musda ke-7, tujuh ini pitulungan, Allah menurunkan pertolongan untuk bisa menjadi komandan nomor satu di Provinsi Jawa Timur ini,” kata Khofifah di Novotel Samator Surabaya, Sabtu 29 Agustus 2026.
Menyikapi pernyataan Gubernur Khofifah Indar parawansa, Moh Hosen Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur menyatakan bahwa Emil Elestianto Dardak belum layak nahkodai Pemprov Jatim karena masih banyak kekurangan yang perlu dibenahi olehnya,” kata Pegiat Antikorupsi,” Rabu (02/09/2026).
Hosen KAKI Jatim menegaskan, selama Kepemimpinan Gubernur Khofifah dan Emil Dardak kerap menjadi sorotan publik dengan berbagai catatan evaluasi, tantangan, serta kritik dari berbagai kalangan, termasuk DPRD Jatim maupun catatan penegakan hukum,” papar Ketua KAKI Jatim.
Pemprov Jatim butuh pemimpin yang tegas berintegritas bukan hanya sekedar pencitraan untuk mencari perhatian masyarakat supaya dianggap bekerja dengan baik. Namun indikasinya itu merupakan modus untuk menghabiskan anggaran negara yang dianggap sebagai perjalanan dinas maupun kunjungan kerja,” tegas Hosen KAKI Jatim.
Pasalnya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan total anggaran perjalanan dinas sebesar Rp327,77 miliar dalam APBD Tahun 2026. Dengan Rincian Alokasi Anggaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri: Rp322,64 miliar (98%) dan Perjalanan Dinas Luar Negeri: Rp5,13 miliar (2%),” ungkapnya.
Diantara berbagai hal yang sering disorot sebagai tantangan berat atau catatan kritis selama masa kepemimpinan Khofifah Indar parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai berikut:
• Pengelolaan Anggaran dan Keterlambatan Pembahasan APBD
Stagnasi Roda Pemerintahan: Kritik sempat dilayangkan oleh DPRD Jatim terkait lambatnya tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan keuangan.
Tertundanya Perhitungan Anggaran: Proses penghitungan anggaran dan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) sempat dinilai tidak tepat waktu sehingga dikhawatirkan berdampak pada pelayanan publik.
• Kasus Korupsi Dana Hibah
Pemeriksaan Aliran Dana: Muncul sorotan tajam terkait kasus korupsi dana hibah kelompok masyarakat (pokmas) yang bersumber dari APBD Jatim.
Pemanggilan oleh Penegak Hukum: Pihak berwenang dan lembaga antikorupsi turut mendalami kebijakan serta penggunaan anggaran hibah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada masa kepemimpinannya.
• Persoalan Birokrasi dan Penanganan Kemiskinan
Kesenjangan Wilayah: Meskipun angka kemiskinan secara makro menunjukkan penurunan, ketimpangan pembangunan antara wilayah Jawa Timur bagian timur/selatan dengan perkotaan (seperti Gerbangkertosusila) masih menjadi PR besar.
Efektivitas Birokrasi: Sebagian pengamat menilai reformasi birokrasi di lingkungan Pemprov Jatim masih berjalan lambat dan belum sepenuhnya transparan dalam pelayanan publik tingkat akar rumput.
Penanganan Stunting yang Belum Optimal: Angka stunting di Jawa Timur dinilai masih cukup tinggi dan dikritik kurang masif penanganannya hingga ke tingkat pelosok desa.
Rapor Merah BUMD: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim sempat memberikan catatan dan rapor merah kepada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah karena kinerjanya yang dinilai kurang produktif dalam mendongkrak pendapatan daerah.
Pekerjaan Rumah Kemiskinan dan Pendidikan: Masalah ketimpangan, tingkat kemiskinan daerah, serta rata-rata lama sekolah di beberapa wilayah Jawa Timur sering kali dikritik oleh fraksi-fraksi di DPRD agar ditangani lebih serius.
Dengan demikian Emil Elestianto Dardak yang mendampingi Gubernur Khofifah Indar parawansa memimpin Pemprov Jatim selama hampir 2 Periode belum layak nahkodai Jawa Timur yang akan datang, karena dianggap belum mampu mengatasi masalah yang bertubi-tubi tak kunjung padam,” pungkas Ketua KAKI Jatim.
(Redho Fitriyadi)
Komentar Klik di Sini