JAKARTA – METROPAGINEWS.COM || Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHAM) RI Yasonna H Laoly menegaskan, perubahan iklim merupakan salah satu isu yang amat penting dalam konteks hak asasi manusia (HAM). Perubahan iklim dinilai tidak hanya menimbulkan ancaman fisik, tetapi juga berpotensi mengancam hak asasi manusia (HAM).
“Perubahan iklim dan manajemen bencana adalah isu yang membutuhkan tindakan kolektif, dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” kata Yasonna pada Workshop bertajuk “Pengarusutamaan Hak Asasi Manusia dalam Adaptasi Perubahan Iklim dan Manajemen Bencana”, yang digelar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (20/6/2023).
Menkumham meyakini kolaborasi seluruh pemangku kepentingan menjadi sangat penting dalam merespon perubahan iklim dan bencana.
Oleh karena itu, la mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk lebih peduli terhadap perubahan iklim dan manajemen bencana.
“Hanya melalui kerja sama yang solid dan terkoordinasi kita dapat mengatasi tantangan ini dan melindungi hak asasi manusia bagi semua orang. Termasuk generasi mendatang,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia meyakini peran sektor swasta terhadap tanggung jawab perlindungan HAM dalam konteks perubahan iklim merupakan hal yang krusial. “Perusahaan-perusahaan harus mengambil tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan mengurangi emisi karbon, menerapkan praktik bisnis berkelanjutan, dan menghormati hak-hak masyarakat lokal di area operasional,” jelasnya.
BACA JUGA : Ketua MPR RI Bamsoet Tegaskan Negara Butuh Haluan
Yasonna menegaskan, kita harus bertindak sekarang untuk mencegah dampak yang lebih buruk di masa depan, sambil tetap memastikan bahwa hak-hak dasar manusia tetap dihormati, dilindungi, dan dipenuhi.
Guna mendorong peningkatan kesadaran sektor swasta terhadap HAM, pemerintah melalui Kemenkumham bersama kementerian dan lembaga terkait tengah mematangkan strategi nasional bisnis dan HAM.
“Bersamaan dengan penyusunan strategi nasional bisnis dan HAM, kami juga telah memiliki aplikasi PRISMA. Melalui aplikasi berbasis website ini, kami ingin membantu pelaku usaha dalam menganalisis potensi risiko dugaan pelanggaran HAM yang disebabkan kegiatan bisnisnya,” imbuh Yasonna.
Workshop ini merupakan bentuk tindak lanjut dari G20 Bali Leaders’ Declaration untuk mencegah meluasnya the negative impact of climate change terhadap tantangan implementasi HAM di Indonesia.
Melalui workshop ini akan disusun sebuah rekomendasi berupa policy brief guna menjawab tantangan yang mengemuka dalam pertemuan November 2022 silam.
Workshop dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Dalam Negeri.
Acara ini merupakan bentuk kolaborasi antara Kemenkumham dengan UNDP, UNICEF, Uni Eropa, dan Universitas Bina Nusantara.
(Estanto)
